Pantau - Para calon gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024, yaitu Khofifah Indarparawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah, memfokuskan agenda transformasi birokrasi sebagai langkah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan Jawa Timur. Ketiganya sepakat, digitalisasi birokrasi adalah solusi utama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
Luluk Nur Hamidah menekankan bahwa birokrasi yang baik adalah birokrasi yang berkomitmen penuh untuk melayani rakyat, bebas dari praktik korupsi dan nepotisme."Birokrasi harus sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.
Baca Juga:
Debat Kedua Pilgub Jatim 2024 Digelar, Bahas Transformasi Sosial dan Produktivitas Sumber Daya Lokal
Sementara itu, Tri Rismaharini mengungkapkan pengalamannya saat mendigitalisasi proses pengadaan barang dan penyusunan anggaran di Surabaya. Program yang ia kembangkan, seperti e-procurement dan e-budgeting, kini telah menjadi acuan bagi pemerintah pusat. "Digitalisasi ini menghilangkan celah KKN dan meningkatkan transparansi," jelas Risma.
Khofifah Indarparawansa, yang merupakan petahana, menyebut program CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, dan Responsif) yang sudah diterapkan di Jawa Timur selama masa kepemimpinannya. Program ini terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang lebih cepat, terbuka, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Risma Rangkul Aspirasi Nelayan dan Gen Z dalam Kampanye di Jember
Ketiganya berkomitmen bahwa digitalisasi birokrasi akan terus dilanjutkan dan diperkuat untuk memberantas KKN di seluruh jajaran pemerintahan, demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan efisien bagi warga Jawa Timur.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
