Pantau – Demi mengejar target swasembada pangan, Presiden Prabowo Subianto bakal meneken empat Peraturan Presiden (Perpres) terkait produksi pertanian. Perpres itu disebut bakal segera diteken dalam waktu dekat.
Keempat Perpres tersebut, antara lain tentang irigasi, pupuk subsidi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Sayangnya, untuk Perpres keempat, belum ada keterangan lebih lanjut.
Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu rahasia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan hal itu di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).
Baca juga: Sinergitas Kementan-Polri Wujudkan Visi Presiden Prabowo untuk Ketahanan Pangan Nasional
Soal kapan Perpres itu diteken Presiden Prabowo, Amran hanya menyebut sebentar lagi akan ditandatangani.
"Doakan, sebentar lagi, doakan Kementan agar Perpres ditandatangani secepatnya," ungkap Mentan.
Mentan Amran sebelumnya telah mendapatkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan draf Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan irigasi. Aturan ini juga menjadi cara pemerintah mengejar target swasembada pangan.
Menurut Amran, kepala negara memerintahkan untuk segera melaporkan draf Perpres irigasi Rabu (11/12/2024) malam. "Insyaallah hari ini paling lambat, besok ditandatangan Perpresnya perbaikan irigasi tersier, premier, sekunder," kata dia dalam rapat koordinasi swasembada pangan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).
Baca juga: Impor Pangan Tembus 30 Juta Ton Jadi Sandungan Swasembada RI
Sementara Perpres pupuk subsidi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut pemerintah sudah sepakat memangkas berbagai regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kebijakan itu akan terbit melalui Perpres.
Dia memastikan, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani kini menjadi lebih singkat. Aturan tersebut sudah dirapatkan bersama Presiden Prabowo dan sudah disetujui.
"Sudah diputuskan, sudah ratas di depan Presiden langsung, Presiden setuju, kami sudah ketok palu, jadi sudah berlaku. Memang administrasinya mungkin belum selesai, tapi sudah berlaku," imbuh Zulhas.
Baca juga: Komisi IV DPR RI: Perlindungan Lahan Pertanian Kunci Swasembada Pangan
- Penulis :
- Ahmad Munjin
