Pantau - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjabat sudah ada beberapa langkah kolaborasi dengan beberapa kementerian dengan tujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan eksistensi koperasi di Indonesia.
"Kemenkop banyak didatangi kementerian lain untuk berkolaborasi dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi," ungkap Wamenkop.
Di acara yang dihadiri Ketua PINBUK ICMI Aslichan Burhan dan Rektor IPB Prof Arif Satria, Wamenkop menjelaskan, kolaborasi dengan Kementerian Transmigrasi karena ada banyak lembaga ekonomi dan usaha yang berkembang di daerah transmigrasi yang bisa dikaitkan dengan koperasi atau Baitul Maal Tamwil (BMT) dalam pengembangan skala ekonominya.
Baca juga: Wamenkop Ferry Juliantono jadi Ketum IKA Unpad periode 2024-2028
Wamenkop menyarankan untuk membentuk badan hukum koperasi disana, karena itu yang paling cocok. Dan Menteri Transmigrasi merasa cocok dan akan mendorong lembaga-lembaga ekonomi yang ada di kawasan transmigrasi menjadi koperasi-koperasi.
"Nah, BMT-BMT yang ada di sekitar sana bisa memanfaatkan hal itu," kata Wamenkop.
Dengan Kementerian Desa, Ferry menyebutkan bahwa mereka menyampaikan dari sekitar 10 ribu BUMDes, hanya 300-an yang terbilang sukses. Itu pun rata-rata BUMDes yang mengelola destinasi wisata.
"Saya pun berpendapat, BUMDes itu sebaiknya berbadan hukum koperasi, sehingga nantinya BUMDes bisa menjadi milik masyarakat," kata Wamenkop.
Baca juga: Wamenkop Tekankan Pentingnya Komunitas UKM Penerima CSR Untuk Berkoperasi
Bagi Ferry, bila BUMDes berbentuk koperasi maka akan menjadi lebih mudah dalam mengembangkan BUMDes yang ada di seluruh Indonesia.
"Ini akan menjadi kesepahaman bersama antara Kemenkop dengan Kemendes," kata Wamenkop.
Kolaborasi berikutnya adalah dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Ternyata, kata Ferry, banyak pekerja dan calon pekerja yang akan berangkat ke negata tujuan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Diantaranya, biaya pelatihan, hingga living cost sampai dengan mereka mendapat kontrak kerja di suatu negara.
Baca juga: Wamenkop Ajak Kisel Lakukan Transformasi Koperasi di Indonesia Berbasis Teknologi
"Kementerian Perlindungan Pekerja Migran mencari kesana kemari dari kalangan perbankan termasuk KUR, tidak ada yang masuk skema seperti itu," ucap Wamenkop.
Namun, Wamenkop menyebutkan bahwa saat ini sudah menemukan formulasi penyelesaiannya.
"Jadi, nantinya, LPDB yang akan bridging terlebih dahulu untuk membiayai calon pekerja migran yang tengah menunggu kontrak kerja tersebut," kata Wamenkop.
Nantinya, menurut Wamenkop, LPDB bersama Bank BRI dan BNI yang akan membayarkan, semacam refinancing.
Baca juga: Wamenkop: Koperasi Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Jeratan Rentenir
"Memang, bila koperasi banyak terlibat dalam segala proses ekonomi nasional, koperasi akan bisa gagah kembali dan turut banyak mensukseskan program-program pemerintah. Terutama, terkait program swasembada pangan dan energi," kata Wamenkop.
Bagi Wamenkop, sejatinya memang koperasi harus bisa masuk ke segala sektor usaha, termasuk minyak, gas, dan pertambangan lainnya. Contohnya, di Muara Enim, Sumsel, ada koperasi yang mampu menjalankan Drilling minyak.
"Itu sumur minyak eks Pertamina yang dikelola koperasi dan bisa kita drilling sendiri dengan menghasilkan minyak 15 barrel perhari. Kita akan masuk ke sumur yang ketiga," kata Wamenkop.
Wamenkop mengaku sudah berkontak dengan Menteri ESDM terkait hal itu, karena jumlahnya ada ribuan sumur semacam itu di Indonesia yang bisa dikelola koperasi. "Koperasi akan kita dorong terus ke arah sana, karena kita mampu," kata Wamenkop.
Baca juga: Turun Tangan Atasi Kisruh Susu Boyolali, Wamenkop Dorong KUD Masuk Industri Pengolahan
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
