Pantau - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan penolakan ini karena khawatir tarif TransJakarta yang lebih tinggi akan membebani perekonomian masyarakat.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," ujar Wibi, Sabtu (21/12/2024).
Penolakan ini disampaikan mengingat kondisi ekonomi yang masih sulit, di mana banyak warga yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari.
Wibi menyatakan bahwa TransJakarta harus tetap terjangkau, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah.
Baca juga:
- Semoga Tidak Jadi, Tarif Bus TransJakarta Rp3.500 Dikaji Naik
- Pemotor Lempar Batu ke TransJakarta Minta Maaf, Ganti Rugi Rp13 Juta
"Kenaikan tarif akan menambah beban ekonomi, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada transportasi publik," jelasnya.
Menurut Wibi, layanan publik seperti TransJakarta seharusnya mendapatkan subsidi pemerintah sebagai bentuk investasi untuk memastikan akses transportasi yang adil dan merata.
Ia juga menekankan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, perlu ada langkah efisiensi anggaran dan pengelolaan yang lebih baik, tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan.
Wibi menambahkan, salah satu tujuan utama TransJakarta adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Jika tarif naik, ada risiko banyak orang akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang bisa memperburuk kemacetan dan polusi.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi, sambil mendesak Dishub DKI untuk membatalkan wacana kenaikan tarif yang saat ini sebesar Rp3.500.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Sofian Faiq
