DPR Minta Kemenhut Utamakan Rakyat Kecil Ketimbang Layani Pengusaha

Pantau – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) lebih berpihak kepada rakyat kecil ketimbang melayani kepentingan pengusaha besar.

Baca juga:
Komisi IV DPR Bahas Tambahan Anggaran Kemenhut 2025, Demi Sektor Kedaulatan Pangan dan Digitalisasi

Dia menyoroti kebijakan di masa lalu yang dinilai lebih mengutamakan pengusaha dengan memberikan izin pengelolaan hutan secara mudah, sementara masyarakat kecil kesulitan mendapatkan hak mereka.

"Mohon Pak Menteri yang baik ini, hilangkan kesan bahwa Kementerian Kehutanan lebih memihak pengusaha besar dan mengabaikan hak-hak rakyat kecil," ujar Yohan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Menurut Yohan, menteri sebelumnya terlalu mudah memberikan izin kepada pengusaha besar, namun justru mempersulit rakyat kecil yang tinggal di sekitar hutan. Dia menilai kebijakan ini kerap menimbulkan konflik antara warga dan aparat atau pemilik modal.

"Izin begitu gampang dikeluarkan untuk pengusaha besar, tetapi banyak rakyat kecil yang justru kesulitan mendapatkan haknya," lanjut politisi PAN tersebut.

Dia juga mengungkapkan Komisi IV DPR RI kerap menerima audiensi dari masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mempertahankan lahan yang sudah mereka tempati bertahun-tahun.

Baca juga:
Komisi IV Terima Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Kehutanan Sebesar 3,67 Triliun

"Banyak warga dari berbagai daerah datang ke DPR, menangis karena lahan mereka diambil tanpa perlindungan hukum yang jelas," tegasnya.

Yohan mencontohkan kasus di Kota Kupang, di mana kawasan yang dulunya hutan kini telah menjadi pemukiman lengkap dengan fasilitas publik, seperti gereja dan sekolah.

Namun, warga masih kesulitan mengembangkan daerah tersebut lantaran status lahan masih dianggap sebagai kawasan hutan.

"Ada SMP negeri, SD negeri, gereja, tapi masih masuk kawasan hutan. Kalau sudah jadi pemukiman nyata, mengapa tidak diselesaikan segera?" kata Yohan.

Menurutnya, persoalan seperti ini harus segera diinventarisasi dan diselesaikan agar tidak terus-menerus menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

"Harapan kami, masalah-masalah kecil yang langsung berdampak pada rakyat bisa segera diselesaikan. Jangan sampai rakyat merasa tidak dilindungi oleh negara," tutupnya.