Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Komisi IV DPR Bahas Tambahan Anggaran Kemenhut 2025, Demi Sektor Kedaulatan Pangan dan Digitalisasi

Oleh Ahmad Ryansyah
SHARE   :

Komisi IV DPR Bahas Tambahan Anggaran Kemenhut 2025, Demi Sektor Kedaulatan Pangan dan Digitalisasi
Foto: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan pemaparan saat kunjungannya di Lumajang, Jawa Timur, Rabu (30/10/2024) ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/YU

Pantau - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Sulaiman Umar di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Dalam rapat tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 3,67 triliun untuk tahun 2025.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto yang memimpin rapat menyatakan bahwa usulan tambahan ini akan dibahas lebih lanjut, mengingat Kemenhut berperan penting dalam mendukung program prioritas nasional.

Baca Juga:
Komisi II Usulkan Omnibus Law untuk Reformasi Sistem Politik dan Pemilu
 

Rincian Tambahan Anggaran
Menteri Raja Juli menjelaskan, tambahan anggaran ini bertujuan mendukung realisasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di sektor kehutanan. Fokus utamanya mencakup:

  1. Swasembada Pangan: Penyediaan lahan untuk program food estate guna memperkuat ketahanan pangan nasional.
  2. Pengembangan SDM: Peningkatan kualitas sekolah kehutanan, termasuk pendidikan gratis untuk anak-anak petani hutan.
  3. Digitalisasi Layanan: Transformasi digital layanan perizinan dan penerapan pembayaran nontunai pada kawasan wisata alam untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
     

Alokasi Anggaran Saat Ini
Anggaran belanja Kemenhut sebelumnya sebesar Rp 5,1 triliun telah dialokasikan untuk tiga program utama, yaitu dukungan manajemen (Rp 3,3 triliun), pengelolaan hutan berkelanjutan (Rp 1,6 triliun), dan pendidikan vokasi (Rp 112,9 miliar).

Raja Juli menambahkan bahwa sektor kehutanan berpotensi menjadi pilar strategis dalam perekonomian nasional melalui pemanfaatan hutan yang berkelanjutan."Hutan tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga solusi kedaulatan pangan, penyedia lapangan kerja, serta pelindung lingkungan," ungkapnya.

Respons DPR
Komisi IV menyambut baik usulan tersebut, namun meminta Kemenhut memberikan rincian teknis penggunaan anggaran tambahan."Kami akan mendalami prioritas penggunaan tambahan anggaran ini untuk memastikan efisiensi dan dampaknya bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar hutan," ujar Titiek.

Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan program-program strategis Kemenhut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Penulis :
Ahmad Ryansyah