Pantau.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya lantaran dianggap tak becus atas permasalahan e-KTP. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai Tjahjo harus diberi waktu hingga Februari 2019.
"Kita liat sampai Februari ya, kalau misalnya Februari final ya sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kita kasih waktu," ujar Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Baca juga: Fadli Zon Minta Tjahjo Mundur Jadi Mendagri, Kenapa?
Daniel melanjutkan, terkait permasalahan e-KTP yang saat ini terjadi pada bulan Februari harus bisa diselesaikan pihak kemendagri. Sebab, menurutnya permasalahan tersebut berkenaan dengan Pemilu serentak 2019 yang sedang berjalan.
"Untuk menyelesaikan final di Februari sehingga Maret April semua pemilih sudah merasa yakin akan berjalan jurdil jujur dan adil," ungkapnya.
Kendati begitu, memang diakuinya Tjahjo agak terlihat sedikit kesulitan sebab menangani permasalahan e-KTP ini juga meneruskan pekerjaan menteri sebelumnya. Akan tetapi, semua permasalahan yang ada termasuk salah satunya kejadian e-KTP tercecer tidak perlu terulang sebab hal itu demi lancarnya kelangsungan Pemilu 2019.
"Pilkada kemarin sudah cukup berjalan baik tinggal memastikan untuk Pilpres Pileg serentak semua sudah harus baik di Februari," pungkasnya.
Baca juga: Ribuan e-KTP Tercecer (Lagi), Kinerja Mendagri Jadi Sorotan Demokrat
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sekarang.
Menurutnya, Tjahjo dinilai tak becus dalam mengurus permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) terlebih baru-baru ini kembali ditemukan e-ktp ditemukan tercecer.
"Saya kira saudara Tjahjo Kumolo sebaiknya mengundurkan diri aja. Ini enggak becus mengurus masalah e-KTP, mengurus DPT dan juga mengurus data-data kependudukan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
