Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menambah kuota tangkapan tiga jenis tuna dalam Sidang Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang berlangsung pada 7–17 April 2025 di La Reunion, Prancis.
Delegasi Republik Indonesia dalam sidang ini dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda.
Trian menegaskan bahwa KKP konsisten memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum IOTC serta berbagai pertemuan teknis pendukung lainnya.
"Kita berhasil mengawal berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kuota tangkapan tuna, penggunaan observer, perlindungan awak kapal perikanan, hingga penguatan kerja sama negara pantai (Coastal States Alliance/CSA)," ujar Trian dalam keterangan resmi di Jakarta.
Tambahan Kuota dan Pencapaian Strategis
Indonesia berhasil meningkatkan kuota big eye tuna sebesar 2.791 ton, sehingga menjadi total 21.396 ton untuk periode 2026–2028.
Selain itu, kuota skipjack tuna (cakalang) ditetapkan sebesar 138 ribu ton, dan kuota yellowfin tuna disesuaikan menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025.
Dalam forum ini, Indonesia juga mendorong pengecualian penggunaan observer nasional pada aktivitas alih muatan oleh kapal rawai tuna.
Trian menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil diplomasi perikanan yang adaptif dan solutif.
Sebanyak 14 proposal penting berhasil diajukan dan diadopsi Indonesia, termasuk Proposal B tentang transhipment, konservasi hiu, dan penguatan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS).
"Dalam forum IOTC kali ini, negara-negara anggota CSA seperti Indonesia, Maladewa, Afrika Selatan, Pakistan, dan Sri Lanka menunjukkan peran signifikan dalam mengawal kepentingan negara pantai," jelasnya.
Penguatan Kerja Sama dan Kepatuhan Internasional
Konsolidasi bersama negara-negara pantai memperkuat posisi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di IOTC.
Indonesia juga mendukung formalisasi Coastal States Alliance sebagai platform diplomasi kolektif di kawasan Samudera Hindia.
Delegasi Indonesia turut menyarankan pelibatan industri perikanan dalam program observer nasional serta peningkatan kapasitas melalui kerja sama dengan konsorsium ROP IOTC.
Pemerintah juga akan terus menyempurnakan sistem pelaporan dan pemantauan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan internasional.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menilai forum IOTC sebagai instrumen penting dalam tata kelola perikanan tuna berkelanjutan di Samudera Hindia.
"Sejak awal telah disiapkan tim delegasi RI yang akan bernegosiasi di sana dan telah mendapatkan arahan dari Bapak Menteri (Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) untuk terus memperjuangkan kepentingan perikanan Indonesia di tingkat dunia," ungkap Latif.
KKP memastikan perlindungan terhadap nelayan, industri, dan sumber daya perikanan melalui kerja sama internasional yang adil dan berkelanjutan.
Tambahan kuota diharapkan mendorong seluruh pihak untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang terukur dan berkelanjutan.
Penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap sesuai standar, kapal terdaftar, serta pelaporan yang transparan dan dapat ditelusuri.
"Dengan demikian, kita tidak dianggap sebagai pelaku penangkapan ilegal, justru ikut menjaga ekologi dan keberlanjutan ikan di laut. Hal ini tidak akan tercapai bila semua pihak baik nelayan dan pelaku usaha tidak mendukung kebijakan pemerintah tersebut," tegas Latif.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Ia juga menggagas program ekonomi biru untuk memastikan ekologi laut tetap terlindungi.
- Penulis :
- Arian Mesa
