Pantau - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak tegas.
Mayjen TNI Djon Afriandi menekankan pentingnya membedakan antara ormas dan premanisme sebagai dua hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan.
Ia menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan.
"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," ujar Mayjen TNI Djon.
Menurutnya, tidak semua ormas berisi preman, dan tidak semua preman tergabung dalam organisasi kemasyarakatan.
Premanisme Hambat Investasi dan Merugikan Masyarakat
Mayjen TNI Djon menilai ormas yang mendukung kegiatan positif dan pemerintah akan membawa manfaat, sedangkan jika berhubungan dengan premanisme, akan berdampak negatif.
Ia menggambarkan premanisme sebagai perilaku orang-orang yang tidak ingin bekerja tetapi tetap menginginkan pendapatan besar.
"Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," jelas Mayjen TNI Djon.
Salah satu contoh nyata aksi negatif tersebut terjadi pada proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang sempat terganggu akibat aksi premanisme.
Informasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, dalam kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok.
Dalam pertemuan dengan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, masalah premanisme di Indonesia turut menjadi perhatian.
Eddy Soeparno mengingatkan bahwa pemerintah harus bertindak tegas terhadap ormas dan aksi premanisme, karena keamanan adalah faktor mendasar untuk menarik investasi masuk ke Indonesia.
- Penulis :
- Gian Barani
