Terminal Blitar dan Leuwipanjang Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Pantau - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, memastikan bahwa transportasi darat di Indonesia akan terus dikembangkan agar aman, nyaman, dan setara bagi seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

"Sejak tahun 2020, Ditjen Hubdat secara masif menggaungkan pentingnya sarana prasarana secara inklusif yang ramah kelompok rentan dan menghasilkan Unit Pelaksana Teknis yang ramah kelompok rentan pada setiap tahunnya," kata Yani dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 28 April 2025.

Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan pemberian perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Kelompok rentan yang dilindungi meliputi lansia, anak-anak, ibu menyusui, wanita hamil, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam dan sosial.

Fasilitas yang diwajibkan meliputi kursi roda, akses pintu masuk yang mudah, lift dengan huruf braile, guiding block, toilet khusus, ruang laktasi, dan parkir khusus penyandang disabilitas.

Kemenhub Diganjar Penghargaan atas Komitmen Ramah Disabilitas

Ahmad Yani berharap inisiatif ini bisa terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis di sektor transportasi darat.

Dalam rangkaian penghargaan pelayanan publik tahun 2024, Terminal Tipe A Patria Blitar (Jawa Timur) dan Terminal Tipe A Leuwipanjang (Bandung, Jawa Barat) berhasil meraih penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pada Senin, Ahmad Yani secara simbolik menyerahkan penghargaan tersebut kepada Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Blitar dan Terminal Leuwipanjang di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pengawas satuan pelayanan Terminal Blitar dan Terminal Leuwipanjang, ini merupakan hal yang membanggakan," ucap Yani.

Kementerian Perhubungan sendiri ditunjuk sebagai salah satu kementerian percontohan dalam penerapan sarana dan prasarana ramah disabilitas dalam pelayanan publik di Indonesia.