Pantau - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani resmi memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025 di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"PAD kita butuh, tetapi dengan mengutamakan kemanusiaan untuk meringankan masyarakat membayar pajak kendaraanya," ujar Gubernur Hidayat Arsani.
Berlaku untuk Roda Dua dan Empat
Program pemutihan ini mencakup kendaraan roda dua dan roda empat, serta berlaku secara merata di seluruh Kepulauan Bangka Belitung.
Pemutihan diberikan dengan ketentuan masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak dalam satu tahun, dan dibebaskan dari biaya mutasi kendaraan.
"Kita perlu gebrakan untuk mengurangi beban besar bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik," tambah Hidayat.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari program kerja 100 hari Gubernur dalam membenahi berbagai persoalan daerah, termasuk sektor perpajakan.
Fokus Teknologi dan Pelayanan Jangka Panjang
Gubernur menyampaikan harapannya agar program ini diterima masyarakat tanpa paksaan atau target tertentu.
"Mudah-mudahan keputusan ini diterima masyarakat, walaupun dari kita tidak ada target. Semua kesadaran saja, karena pajak rakyat akan kembali kepada rakyat untuk pembangunan, tidak akan disalahgunakan. pajak meningkat, ekonomi bagus, dan tidak defisit lagi," ucapnya.
Dalam jangka panjang, sistem pembayaran pajak akan diarahkan untuk memanfaatkan teknologi guna memudahkan masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak.
"Kalau sistem teknologi kita sudah bagus, bayar pajak bisa per hari, per minggu, menggunakan sistem cicil seperti di kota-kota lainnya. Tapi, kita belum berani karena belum ada sistemnya. Kalau sudah mumpuni akan kita terapkan," pungkas Hidayat.
- Penulis :
- Arian Mesa
