Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa penetapan status tanggap darurat untuk bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, telah sesuai dengan prosedur kebencanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap, saat meninjau langsung kondisi di Wamena pada Sabtu.
“Kami pikir sudah pas, cepat dan tepat status tanggap daruratnya. Ini menjadi pintu masuk untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik nasional maupun daerah untuk sama-sama menanggulangi bencana,” ujarnya.
Status ini memungkinkan mobilisasi langsung dari TNI-Polri, ASN, dan lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Dampak Bencana Picu Ancaman Gagal Panen, Rehabilitasi Harus Segera Dimulai
BNPB mengapresiasi peran aktif semua elemen, termasuk TNI, Polri, dan LSM, dalam menyalurkan bantuan dan mendukung masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor.
Nelwan menyatakan bahwa masa tanggap darurat akan dicabut jika seluruh distrik terdampak dinyatakan aman dan kebutuhan warga sudah tertangani.
“Jika masyarakat sudah tertangani semua, segera dicabut status tanggap darurat supaya dapat melanjutkan penanganannya kepada rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Ia menyoroti bahwa dampak bencana, meskipun kecil, tetap berpengaruh pada kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sektor pertanian yang kini mengalami gagal panen.
“Kami pastikan akan gagal panen, dan yang mulai menanam dan tidak bisa menanam ini akan menjadi masalah sosial,” tegasnya.
Diperkirakan masyarakat baru bisa memanen kembali dalam enam bulan setelah memulai tanam ulang, sehingga perhatian terhadap masa pascabencana menjadi sangat penting.
Data dari Posko Satgas Tanggap Darurat Jayawijaya tahun 2025 mencatat 34 distrik dan 203 kampung terdampak, dengan 16.785 kepala keluarga terdampak dan 832 jiwa masih mengungsi.
- Penulis :
- Gian Barani
