Pantau - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Jumat, 9 Mei 2025, di Jakarta.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai upaya percepatan transformasi digital yang aman dan transparan dalam proses pengadaan nasional.
Fokus Penguatan Infrastruktur dan SDM Keamanan Siber
Kerja sama ini mencakup pengembangan dan penguatan infrastruktur keamanan siber dalam sistem pengadaan digital nasional, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.
Hendrar Prihadi menegaskan bahwa transformasi digital merupakan bagian dari visi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
Menurut Hendrar, integrasi dan keamanan sistem merupakan fondasi penting agar PBJP mampu mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.
"Transformasi digital menjadi kata kunci dalam sejumlah isu yang ada di Indonesia. Bagi kami di LKPP, secara khusus bagaimana kemudian mendorong integrasi sistem pengadaan barang/jasa ini dikemas menjadi program yang lebih cepat melalui digitalisasi".
Ia kembali menekankan pentingnya transformasi digital dalam menciptakan pemerintahan digital yang efisien dan inklusif, sejalan dengan visi Astacita.
Integrasi sistem digital disebut akan memberikan manfaat besar bagi pelaksanaan PBJP serta pembangunan nasional.
Ketahanan Siber Nasional Jadi Perhatian Bersama
Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengungkapkan bahwa tingkat kerentanan dalam ketahanan siber nasional masih cukup tinggi, termasuk di lingkungan LKPP.
Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi keharusan untuk memperkuat keamanan digital nasional secara kolektif.
“Misalnya ketika saya menemukan kerentanan di LKPP, tidak bisa saya tiba-tiba datang memperbaikinya. Jadi semangat kolaboratif ini merupakan sebuah keharusan, karena kerentanan ini tidak hanya dari sisi instansi semata, tetapi ketika kita bicara teknologi, maka kita bicara tiga aspek, yakni, teknologi, tata kelola, dan manusianya”.
LKPP dan BSSN juga sepakat untuk tidak hanya berfokus pada pencegahan kebocoran data, tetapi turut membangun ketahanan siber jangka panjang dalam pengadaan digital.
"Dengan demikian diharapkan dapat mendukung tata kelola digital pemerintahan yang aman, akuntabel, dan transparan berbasis digital".
- Penulis :
- Arian Mesa
