Pantau - Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) masa khidmat 2025–2030 di Samarinda, Kalimantan Timur, pada Sabtu, 10 Mei 2025, dengan fokus utama pada penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya peran paralegal dalam memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi kelompok rentan di berbagai wilayah.
Paralegal Muslimat NU sebelumnya telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan kini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk pembentukan paralegal resmi di bawah naungan organisasi.
Kolaborasi Rumah Restoratif Justice dan Lembaga Advokasi Keluarga
Selain paralegal, Muslimat NU juga akan membentuk Rumah Restoratif Justice di berbagai daerah dengan dukungan struktur organisasi hingga tingkat cabang (PC) dan anak cabang (PAC), serta kolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
Muslimat NU juga berencana meluncurkan Lembaga Advokasi Keluarga yang akan fokus menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik keluarga, hingga berbagai isu sosial lainnya yang menyentuh masyarakat akar rumput.
Ketua PP Muslimat NU Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa Peraturan Dasar dan Rumah Tangga organisasi telah diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh peserta Rakernas sebagai panduan kerja masa khidmat lima tahun ke depan.
Peran PCI dan Dukungan Tokoh Nasional
Rakernas ini turut dihadiri oleh Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU dari berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Sudan, Arab Saudi, Mesir, dan Inggris, yang aktif dalam pemberdayaan komunitas seperti CLC, pelatihan modin perempuan, dan pendampingan Pekerja Migran Indonesia.
Aspirasi dari para guru besar Muslimat NU juga disampaikan dalam Rakernas, termasuk usulan pembentukan asosiasi profesor sebagai wadah penguatan peran akademisi perempuan NU.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 1.000 undangan, termasuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, anggota DPR Sarifah Suraidah, Kepala BPHN Min Usihen, Forkopimda, serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang menyatakan dukungannya terhadap program-program Muslimat NU ke depan.
- Penulis :
- Gian Barani
