Pantau - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan dukungan terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Pigai menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pendidikan yang bagus dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
Menurutnya, kebijakan ini adalah upaya untuk mempersiapkan generasi muda dengan membentuk mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab sejak dini.
Ia menegaskan bahwa selama tidak ada unsur kekerasan fisik dalam pelaksanaannya, maka metode pendidikan seperti ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
"Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh," ujar Pigai.
Pertanyakan Penolakan dan Tegaskan Dasar Konstitusi
Menanggapi adanya penolakan dari sejumlah pihak seperti Komnas HAM dan pakar psikologi, Pigai mempertanyakan dasar hukum dari penolakan tersebut.
"Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang dimaksud hanyalah soal memindahkan tempat belajar, bukan berarti menjadikan militer sebagai institusi pendidikan.
Pigai menambahkan bahwa penggunaan fasilitas milik TNI hanyalah sebatas tempat kegiatan, sama seperti aula yang dipakai untuk wisuda, seminar, atau diskusi.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi penerus yang tangguh.
Dalam kuliah umumnya di Universitas Mahendradatta, Pigai menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia untuk tahun 2045.
Ia menegaskan bahwa generasi mendatang harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, etika, moral, dan mental yang baik guna menghadapi tantangan globalisasi pada tahun 2035.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Ricky Setiawan
