Lima isu ekonomi mencuat pada 13 Mei 2025, dari penguatan Satgas MBG hingga mitigasi dampak PHK industri.

Pantau - Lima isu ekonomi penting menjadi sorotan pada Selasa, 13 Mei 2025 dan masih relevan hingga Rabu, 14 Mei 2025, mencakup penguatan Satgas MBG, peningkatan layanan ASDP, investigasi iklim investasi di Cilegon, promosi pasar perikanan domestik, dan mitigasi dampak PHK di sektor industri.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Kantor Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Gotong Royong di Jakarta.

Satgas ini dibentuk untuk mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi 80 juta anak di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menyebut Satgas MBG sebagai salah satu dari empat quick wins Kadin, selain program rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pemberdayaan tenaga kerja migran.

Anindya juga menegaskan bahwa Kadin mendorong penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru untuk menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) secara inklusif dan berkelanjutan di sektor industri.

Trafik Penyeberangan Waisak Lancar, Apindo Soroti Iklim Investasi di Cilegon

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat telah menyeberangkan 429.995 penumpang dan 111.217 kendaraan selama libur panjang Waisak 2025.

Penyeberangan dilakukan di empat pelabuhan lintasan utama dengan kondisi trafik lancar dan cuaca yang bersahabat, sebagaimana disampaikan oleh Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung investigasi terhadap isu yang terjadi di Cilegon, Banten, terkait iklim investasi.

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, menekankan pentingnya menjaga keamanan berusaha dan memastikan organisasi masyarakat tidak mengganggu aktivitas ekonomi.

Di sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pasar perikanan domestik melalui promosi terpadu dan temu mitra strategis.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Tornanda Syaifullah, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas distribusi hasil perikanan nasional.