Pantau - Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisi 17 pernyataan bersama dan disepakati oleh 38 dari 54 parlemen negara anggota.
Deklarasi Jakarta dibacakan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, pada sesi penutupan konferensi pada 15 Mei 2025.
Konferensi tersebut digelar sejak 12 Mei 2025 dengan mengangkat tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience sebagai bagian dari peringatan 25 tahun berdirinya PUIC sejak tahun 1999.
Dukungan terhadap Palestina dan Penolakan Agresi Israel
Isi deklarasi menegaskan kembali posisi sentral perjuangan Palestina dan Al-Quds Al-Sharif bagi umat Islam.
Negara anggota PUIC menyerukan penghentian total serangan militer Israel, serta menuntut pembebasan segera terhadap para tahanan Palestina, terutama perempuan dan anak-anak, yang ditahan secara sewenang-wenang.
Deklarasi juga menyuarakan penolakan terhadap pemindahan paksa penduduk dan aneksasi tanah Palestina, serta memperingatkan niat Israel mencaplok wilayah Palestina dengan dalih “penyanderaan”.
PUIC mendukung solusi dua negara, termasuk rencana Konferensi Internasional Tingkat Tinggi di PBB pada Juni 2025, dan mendorong sanksi serta isolasi internasional terhadap Israel.
Komitmen terhadap Perdamaian Global dan Penguatan Kerja Sama
Deklarasi juga menyerukan dukungan terhadap resolusi damai berbagai konflik, termasuk menyambut gencatan senjata antara Pakistan dan India dan mendorong penyelesaian damai sengketa Jammu dan Kashmir sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, pernyataan deklarasi juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara anggota dalam pembangunan komunitas Islam global, investasi pendidikan, teknologi, perdagangan dengan mata uang lokal, serta digitalisasi.
PUIC juga mengusulkan pembentukan dialog parlemen reguler antarwilayah dan peningkatan legislasi mendukung transformasi digital serta keamanan siber.
Reformasi PUIC dan Penguatan Tata Kelola
Deklarasi merekomendasikan reformasi kelembagaan PUIC untuk memperkuat mandat, efisiensi, dan inklusivitas dalam tata kelola serta penyusunan PUIC Programme of Actions sebagai panduan kerja organisasi.
Anggota juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum sebagai fondasi perlindungan hak serta kesejahteraan rakyat melalui legislasi.
Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal PUIC diberikan mandat untuk mengkaji implementasi deklarasi dan melaporkan hasilnya kepada Troika Kepresidenan PUIC dalam waktu enam bulan.
- Penulis :
- Arian Mesa
