Pantau - DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menegaskan peran strategis Indonesia dalam Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di tengah meningkatnya ketidakpastian global, melalui keikutsertaan aktif dalam pertemuan ke-55 Komite Eksekutif PUIC di Nouakchott, Mauritania, pada 3–4 Februari 2026.
Mandat Internasional dan Seruan untuk Palestina
Delegasi DPR RI yang terdiri dari Syahrul Aidi Maazat dan Kaisar Abu Hanifah hadir sebagai anggota Komite Eksekutif dari Troika PUIC dan menyampaikan bahwa posisi Indonesia di PUIC adalah mandat untuk berkontribusi secara konstruktif bagi kontinuitas dan efektivitas organisasi tersebut.
"Posisi Indonesia bukan sekadar kehormatan, tetapi tanggung jawab untuk memperkuat solidaritas dan aksi kolektif parlemen negara-negara Islam," tegas delegasi dalam pertemuan tersebut.
Delegasi menekankan urgensi memperkuat dialog dan kerja sama antarparlemen dunia Islam dalam menghadapi krisis global, konflik kemanusiaan, dan instabilitas politik internasional.
Isu Palestina, khususnya situasi di Gaza dan Tepi Barat, menjadi sorotan utama.
Delegasi menyampaikan keprihatinan atas eskalasi kekerasan, merujuk pada data PBB Januari 2026 yang mencatat sedikitnya 694 warga Palestina terusir serta meningkatnya korban luka akibat operasi militer dan serangan pemukim ilegal.
"Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan memperburuk krisis kemanusiaan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak," ungkap pernyataan delegasi.
BKSAP mendesak PUIC dan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil Palestina, dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum internasional.
Penguatan Diplomasi, Perempuan, dan Kerja Sama Bilateral
Dalam lawatannya, delegasi DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Mauritania, Mohamed Ould Meguett, membahas penguatan hubungan diplomatik melalui nilai-nilai Pancasila, keragaman, serta peran mahasiswa Indonesia di Mauritania.
Rencana kebijakan bebas visa bagi WNI juga turut dibahas sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia–Mauritania.
Delegasi juga bertemu Partai Tawasul, membahas penguatan partai politik sebagai pilar demokrasi, serta pentingnya pertukaran pengalaman terkait peran perempuan dalam politik.
"Penguatan peran perempuan bukan semata soal kuota, tapi kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi yang berkualitas," ujar perwakilan delegasi.
Selain itu, delegasi menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada mahasiswa Indonesia di Mauritania, yang kini berjumlah sekitar sepuluh orang, untuk terus menimba ilmu Islam yang aplikatif dan bermanfaat bagi bangsa.
Pertemuan juga membahas potensi kerja sama ekonomi, dengan produk Indonesia seperti minyak goreng dan sabun dinilai memiliki daya saing tinggi di pasar lokal Mauritania.
- Penulis :
- Gerry Eka
