Pantau - Anggota Badan Legislasi DPR RI, Putra Nababan, menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPR RI agar lebih tajam, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Pengawasan Harus Berorientasi Hasil, Bukan Formalitas
Pernyataan tersebut disampaikan Putra dalam kegiatan Penataran Keparlemenan yang digelar di Wisma Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, pada 7 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Badan Keahlian DPR RI dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).
Putra menilai bahwa fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi utama DPR tidak cukup jika dijalankan secara formal semata.
"Pengawasan DPR harus dijalankan secara berkualitas, berorientasi pada hasil, dan mampu memberi manfaat konkret bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus memadukan perspektif hukum tata negara, administrasi pemerintahan, serta dinamika politik agar rekomendasi DPR realistis dan dapat dieksekusi oleh pemerintah.
Putra mengkritisi bahwa banyak hasil pengawasan DPR selama ini berhenti sebagai dokumen kesepakatan rapat tanpa implementasi yang nyata.
Menurutnya, hambatan tersebut bukan semata karena eksekutif tidak bersedia menindaklanjuti, tetapi sering kali karena rekomendasi yang tidak selaras dengan kemampuan administratif, anggaran, atau program pemerintah.
Integrasi Perspektif Hukum dan Politik Menuju Parlemen Modern
Dalam penjelasannya, Putra Nababan menegaskan bahwa DPR RI tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan regulasi yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan memberi manfaat publik.
Ia mengapresiasi pendekatan Badan Keahlian DPR RI bersama APHTN-HAN yang dinilai berhasil mengintegrasikan perspektif hukum dan politik dalam penguatan fungsi kelembagaan DPR RI.
"Ini adalah langkah konkret menuju parlemen modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan sistem pemerintahan," ujarnya.
Ke depan, Putra mendorong agar program penguatan kapasitas tidak hanya menyasar Badan Keahlian DPR RI, tetapi juga mencakup tenaga ahli komisi dan tenaga ahli anggota DPR, karena dukungan keahlian sangat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan.
- Penulis :
- Gerry Eka
