Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan setelah melakukan kunjungan lapangan bersama Komisi II DPR RI ke Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Jumat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau sejumlah infrastruktur penting yang tengah dibangun seperti Gedung DPRP Papua Selatan dan Gedung Kantor Gubernur Papua Selatan.
Perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua dari Kementerian Pekerjaan Umum turut memberikan penjelasan mengenai progres teknis pembangunan.
Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Sri Handoko Taruna, menyampaikan bahwa pembangunan berjalan dengan sangat baik dan mengesankan.
"Jadi saya tahu betul progresnya, dan hari ini kami datang setelah mungkin hampir dua tahun kami ada penugasan lain dan kami kembali melihat progres yang luar biasa."
Sri Handoko menekankan bahwa perencanaan pembangunan Provinsi Papua Selatan telah menerapkan prinsip sinergi yang kuat.
"Termasuk pelaksanaannya dari Kementerian PU ini adalah langkah-langkah yang positif untuk terus membangun bangsa Indonesia ini."
Komitmen DPR untuk Percepatan dan Evaluasi Pembangunan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengungkapkan harapannya agar seluruh pembangunan KPP dapat diselesaikan tepat waktu pada akhir tahun 2025.
Ia juga menegaskan komitmen DPR untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Selatan.
Bahtra menyampaikan keyakinannya terhadap Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, yang menurutnya memiliki kapabilitas dan pengalaman yang dapat memperkuat pelayanan publik.
"Kami sangat meyakini bahwa beliau punya pengalaman yang panjang, sehingga tidak sulit untuk memajukan Papua Selatan."
Menurutnya, kunjungan langsung ini penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan serta mencari solusi agar pembangunan tidak terhambat.
"Karena ini kan kita juga diburu oleh tenggat waktu dan tentu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga progres pembangunan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan."
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin, serta sejumlah anggota Komisi II DPR RI seperti Heri Gunawan, Muhammad Habibur Rochman, Indrajaya, Aus Hidayat Nur, dan Rahmat Saleh.
- Penulis :
- Arian Mesa
