Pantau - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 19 Mei 2025, untuk membahas strategi realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi menyampaikan bahwa terdapat lebih dari Rp5 triliun realokasi anggaran dari belanja rutin yang selama ini dinilai boros, kini dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satu realokasi terjadi di sektor pendidikan, yaitu Rp700 miliar anggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dialihkan ke pembangunan ruang kelas baru.
Sementara itu, anggaran perjalanan dinas yang semula Rp700 miliar direalokasi menjadi Rp2,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Pemprov Jabar juga mengalihkan Rp9 miliar anggaran sosialisasi pemerintah menjadi belanja untuk penerangan listrik bagi warga.
KPK Dukung Langkah Strategis Pemprov Jabar
Dedi menegaskan bahwa arahan dari KPK adalah setiap kebijakan harus memiliki output, outcome, dan manfaat konkret bagi masyarakat.
Ia menyebut realokasi tersebut merupakan bagian dari strategi sinergi kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, serta kesehatan dan kesejahteraan warga.
Dedi berharap langkah ini dapat berdampak pada peningkatan indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan di Jawa Barat.
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, membenarkan kunjungan tersebut dan menyatakan bahwa KPK akan mengawal agar pelaksanaan kebijakan realokasi tidak melanggar hukum.
KPK menyatakan mendukung penuh langkah strategis yang berpihak pada kepentingan publik.
- Penulis :
- Balian Godfrey
