Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa layanan kesehatan "Pasukan Putih" hanya dapat diakses oleh warga yang memiliki KTP DKI Jakarta, meskipun mereka berdomisili di ibu kota.
"Ada kriteria. Dia warga ber-KTP DKI Jakarta, yang berdomisili di Jakarta. Kalau domisili di KTP Bekasi misalnya, tidak bisa," kata Robin Andrianto, Perwakilan Subkelompok Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Robin dalam talkshow Tanggap Bencana Kentongan yang digelar di Jakarta.
Robin menegaskan bahwa warga yang hanya tinggal atau berdomisili di Jakarta namun tidak memiliki KTP DKI, tetap tidak dapat mengakses layanan dari tim "Pasukan Putih".
Sasar Warga dengan Ketergantungan Berat dan Libatkan Keluarga
Layanan "Pasukan Putih" tidak hanya ditujukan untuk lansia, tetapi juga untuk warga berusia di atas 18 tahun yang mengalami masalah kesehatan dengan tingkat ketergantungan berat.
Tingkat ketergantungan berat yang dimaksud adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melakukan aktivitas dasar secara mandiri dan memerlukan pendamping tetap di rumah.
"Kalau ketergantungan berat total itu sangat butuh pendamping untuk membantu kehidupan sehari-hari. Tim pasukan putih ini bukan 24 jam. Bahkan, mungkin kalau kunjungan rumah itu sesuai dengan kebutuhan minimal 1-2 kali sebulan," ujar Robin.
Selain pasien, layanan ini juga menyasar anggota keluarga atau pendamping agar dapat diberikan edukasi dan pelatihan sebagai pelaku rawat.
Tujuan dari pelatihan ini adalah agar keluarga mampu merawat pasien secara mandiri dan berkelanjutan.
"Tentu kriteria keberhasilannya bagaimana kami bisa meningkatkan kemandirian keluarga. Itu harapannya," tambah Robin.
Program layanan kesehatan "Pasukan Putih" ini resmi diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada awal Mei 2025.
- Penulis :
- Arian Mesa
