Pantau - Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2025–2030 menegaskan komitmennya untuk mencari figur-figur terbaik dengan integritas tinggi dan bebas dari kepentingan pribadi, bahkan dianalogikan seperti "malaikat".
"Kita ingin mendapatkan 'malaikat-malaikat', karena kalau 'malaikat' itu mereka tidak punya hasrat lagi, minimal mendekati 'malaikat'-lah. Jadi, mereka tidak punya hasrat lagi tentang dunia, yang penting adalah kerja baik untuk berbakti pada nusa dan bangsa," ujar Ketua Pansel KY Dhahana Putra di Kantor KY, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Tugas Berat KY Butuh Figur Negarawan, Seleksi Dilakukan Ketat dan Terbuka
Dhahana menjelaskan bahwa anggota Komisi Yudisial memegang tanggung jawab besar, antara lain mengawasi perilaku hakim serta mengusulkan calon hakim agung kepada Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, menurutnya, hanya pribadi-pribadi dengan kualitas dan integritas mumpuni yang layak mengemban amanah tersebut.
Proses seleksi akan dilakukan melalui tiga tahapan: seleksi administrasi, seleksi kualitas, dan asesmen profil, yang melibatkan kementerian, lembaga negara, serta unsur masyarakat sipil.
"Pribadi yang kami harapkan adalah mereka tidak memiliki suatu permasalahan hukum," tegas Dhahana.
Anggota Pansel KY, Prof. Basuki Rekso Wibowo, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen melakukan penjaringan ketat guna menemukan figur negarawan yang kompeten dan layak memikul tanggung jawab besar dalam sistem peradilan nasional.
"KY yang mengawasi hakim, KY juga yang memilih calon hakim agung, jadi masa depan peradilan saringannya dari KY ini," ujarnya.
Pendaftaran Dibuka Juni, Sosialisasi Telah Dimulai
Pansel KY telah mengadakan audiensi dengan sejumlah pihak seperti anggota KY periode 2020–2025, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum untuk merumuskan kriteria ideal calon anggota KY.
Audiensi juga direncanakan dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam waktu dekat.
Sosialisasi pendaftaran calon anggota KY dilakukan sejak 6 hingga 28 Mei 2025, sementara pendaftaran dibuka mulai 2 hingga 23 Juni 2025.
Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL), Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum.
- Penulis :
- Balian Godfrey
