Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan menghapus praktik rentenir serta tengkulak yang merugikan masyarakat desa.
Koperasi ini adalah gagasan Presiden RI Prabowo Subianto dan ditargetkan sudah berbadan hukum di seluruh Indonesia pada akhir Juni 2025.
Pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi, termasuk di Sulawesi Tengah yang menargetkan seluruh desa dan kelurahan menyelesaikan musyawarah desa khusus pada akhir Mei 2025.
Modal Mengalir ke Desa, Bukan Dibagi-Bagi
Setelah musyawarah, proses dilanjutkan dengan pengurusan akta notaris dan pembuatan badan hukum koperasi.
Pendanaan untuk akta notaris dapat diambil dari alokasi maksimal 3 persen dana desa atau melalui bantuan gubernur bagi desa yang tidak mampu.
Koperasi Merah Putih bertujuan agar modal usaha bisa mengalir langsung ke desa dan tidak hanya berputar di kalangan terbatas.
Setelah berbadan hukum, koperasi akan mulai menyusun rencana usaha, seperti bisnis elpiji 3 kg, dan mengajukan pembiayaan ke Bank Himbara.
Bank akan melakukan verifikasi kelayakan sebelum menyetujui pembiayaan, menandakan sistem ini bukan bagi-bagi uang, melainkan bentuk kehadiran negara melalui pembiayaan koperasi yang terstruktur.
Seluruh instansi terkait akan dilibatkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana koperasi.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan dukungan penuh terhadap program ini dan menyebut koperasi sebagai pintu pemberdayaan rakyat.
Hingga saat ini, sebanyak 596 dari 1.842 desa dan 6 dari 175 kelurahan di Sulawesi Tengah telah melaksanakan musyawarah desa khusus.
Dalam kegiatan tersebut, Mendes Yandri Susanto bersama sejumlah pejabat juga menyerahkan akta notaris Koperasi Merah Putih secara simbolis kepada Bupati Tojo Una-Una dan Bupati Poso.
- Penulis :
- Balian Godfrey
