Pantau - Langkah besar memang butuh pertimbangan besar pula. Itu yang tampaknya ingin disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, ketika menanggapi usulan kenaikan dana partai politik hingga sepuluh kali lipat.
Pernyataan itu muncul bukan dalam forum tertutup, tapi di tengah konferensi pers usai pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) China, Li Qiang, di Gedung DPR, Senayan, Minggu (25/5/2025) sore. Di situ, Puan bicara gamblang tentang pentingnya mengukur kemampuan negara sebelum mengobral janji anggaran.
"Soal dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah soal anti-korupsi, cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi," ujar Puan kepada wartawan, dikutip Senin (26/5/2025).
Usulan itu sebenarnya datang dari Partai Gerindra. Mereka mengajukan ide agar bantuan dana parpol dinaikkan jadi Rp10.000 per suara. Argumennya jelas: untuk memperkuat pembiayaan partai secara sah dan menghindari praktik-praktik korup.
Tak hanya Gerindra, PKS juga ikut menawarkan gagasan baru. Lewat bendahara umumnya, Mahfudz Abdurrahman, mereka mengusulkan agar partai bisa punya badan usaha resmi, supaya tak terus menerus tergantung pada iuran atau sumbangan dari pihak terbatas.
Sekarang, aturan yang berlaku masih cukup ketat. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ditambah PP Nomor 1 Tahun 2017, sumber dana parpol hanya boleh berasal dari tiga pintu: iuran anggota, sumbangan sah, dan bantuan APBN/APBD.
Menurut Puan, usulan kenaikan dana memang tak bisa langsung disetujui. Ia menilai perlu ada kajian menyeluruh terlebih dulu.
"Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat ya, kita lihat dulu kajiannya seperti apa," jelasnya.
DPR sendiri sedang bersiap membedah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) ke DPR lewat Rapat Paripurna beberapa hari lalu.
"KEM dan PPKF kemarin sudah disampaikan, kita akan lihat semua kebijakan baru dan akan dibahas pada masa sidang yang akan datang. Apa saja program dari pemerintah, kemudian akan dibahas oleh komisi-komisi yang ada di DPR. Kita lihat bagaimana apa yang terbaik bagi rakyat," ucap Puan.
Ia juga menegaskan DPR akan mengawasi ketat pelaksanaan APBN agar tak melenceng dari prinsip akuntabilitas. Bahkan, Puan memastikan tiap proses akan diawasi dari awal hingga akhir.
"Jadi ya itu nanti akhir bulan ini Kementerian Keuangan, minggu depan pandangan fraksi, kemudian nanti Pemerintah akan memberikan jawabannya kembali terkait dengan pandangan dari semua fraksi," lanjut mantan Menko PMK itu.
Dari sisi efisiensi, DPR tetap mendukung upaya penghematan anggaran, selama muaranya jelas: untuk rakyat. Bagi Puan, efisiensi bukan sekadar angka, tapi soal niat dan keberpihakan.
"Efisiensi anggaran, selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI akan mendukung. Karena kita lihat dulu dari postur yang terbarui bagaimana, yang pasti sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat," tandasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Tria Dianti
