Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa semangat otonomi daerah (otda) harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial untuk memperkuat pemerintahan lokal dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Great Institute Indonesia di kantor mereka, Jakarta, pada Senin (26/5/2025).
Dalam sambutannya, Bima menyampaikan bahwa prinsip otonomi daerah harus berakar dari keinginan rakyat dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Keberpihakan pada keadilan sosial, kemudian pemerintahan dari bawah, permintaan dari rakyat. Ini artinya otonomi," ujarnya.
Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Bima mengajak seluruh peserta FGD untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan otda yang selama ini bertujuan mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.
Langkah evaluasi ini diyakini mampu memperdekat layanan publik kepada rakyat serta mengelola keberagaman daerah, mengoptimalkan potensi lokal, dan menekan kesenjangan antardaerah.
"Nah, sekarang mari kita evaluasi itu semua," katanya.
Ia menyoroti lemahnya kapasitas fiskal di banyak daerah, yang menurutnya menjadi tantangan dalam penerapan otonomi.
Kapasitas fiskal yang kuat dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar daripada transfer dari pemerintah pusat.
"Beberapa daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, itu pemimpin-pemimpin lokalnya efektif. Memimpin dengan transparan, memimpin dengan visioner," tambah Bima.
Efisiensi Anggaran dan Dukungan Program Strategis
Kementerian Dalam Negeri, lanjut Bima, terus mengawal efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan alokasi dana digunakan untuk kegiatan yang benar-benar substantif.
Banyak pemerintah daerah yang telah berhasil menggeser anggaran ke program-program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
"Presiden inginkan hal yang sederhana, rakyat ingin makan, rakyat ingin sehat, rakyat ingin sekolah, dan rakyat ingin bekerja," ucapnya.
Pemerintah juga tengah mengupayakan visi Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi tersebut dan memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Acara FGD turut dihadiri oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
