Pantau - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau 2025.
Wakil Ketua Umum II Gapki, Susanto, menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Ia menegaskan bahwa seluruh perusahaan anggota Gapki telah siap menghadapi potensi karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatera Selatan.
"Perusahaan sawit di bawah komando Gapki telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan yang menjadi salah satu area rawan," ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke Palembang pada Sabtu (24/5/2025) dalam rangka menghadiri Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan.
Kewajiban Kepatuhan, Kolaborasi Multipihak, dan Inovasi Teknologi
Gapki mewajibkan 752 perusahaan anggotanya untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk kesiapsiagaan sumber daya, personel, dan peralatan pendukung.
Organisasi ini juga aktif menjalin kerja sama multipihak berbasis landscape dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah, badan terkait, dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Selain melalui sosialisasi, langkah pencegahan dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi guna melakukan standardisasi terhadap sumber daya manusia di lapangan.
Inovasi juga diterapkan, salah satunya adalah penggunaan teknologi modifikasi cuaca sebagai bagian dari strategi pencegahan dini.
Gapki turut memetakan area rawan titik api serta memastikan ketersediaan sumber air yang mencukupi di wilayah rawan tersebut.
"Gapki tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," tambah Susanto.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Gapki memiliki peran penting dalam memastikan pelaku industri sawit menjalankan standar operasional yang tinggi.
Ia menyatakan pemerintah akan terus mendorong semua perusahaan sawit di Indonesia untuk menjadi anggota Gapki.
"Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat PROPER adalah menjadi anggota Gapki," ujarnya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, juga menyerukan agar seluruh perusahaan sawit di provinsinya bergabung dengan Gapki, mengingat baru 77 dari 277 perusahaan yang tercatat sebagai anggota Gapki Sumsel.
- Penulis :
- Arian Mesa
