billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Polri dan KLH Tandatangani MoU untuk Perkuat Penegakan Hukum dan Edukasi Lingkungan

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Polri dan KLH Tandatangani MoU untuk Perkuat Penegakan Hukum dan Edukasi Lingkungan
Foto: Kolaborasi antara Polri dan KLH diperkuat melalui penandatanganan MoU untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup secara lebih terpadu dan terarah.(Sumber: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.)

Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui edukasi dan penegakan hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq.

Penandatanganan MoU dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025.

Kapolri menyatakan bahwa Polri siap mendukung kebijakan dan program kerja sama yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, sejalan dengan tuntutan global.

Fokus pada Edukasi, Pencegahan, dan Penegakan Hukum

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai isu lingkungan yang kian mendesak, seperti penurunan kualitas udara, persoalan sampah, serta potensi pencemaran bahan kimia berbahaya.

Menteri LH turut memetakan kondisi pencemaran udara dan permasalahan pengelolaan sampah di wilayah padat penduduk seperti Jakarta dan destinasi wisata seperti Bali.

Kapolri menekankan bahwa langkah konkret dibutuhkan untuk mengatasi persoalan lingkungan, mulai dari edukasi publik, pencegahan pelanggaran, hingga penegakan hukum secara tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan dalam proses hukum agar memberikan dampak yang nyata bagi perbaikan lingkungan.

MoU yang ditandatangani akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program bersama yang mencakup aspek preventif, represif, dan korektif.

Kapolri turut menyampaikan dukungan terhadap program inovatif KLH, salah satunya adalah penanaman mangrove sebagai upaya pengurangan emisi karbon dioksida (CO₂).

Ia meyakini bahwa struktur kementerian yang baru akan membuat pelaksanaan program-program KLH menjadi lebih fokus dan tertata.

Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi dukungan intensif dari Polri, khususnya dalam kegiatan pencegahan dan koreksi atas kerusakan lingkungan.

Hanif berharap MoU ini segera ditindaklanjuti dengan kegiatan teknis di lapangan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati bersama.

Penulis :
Balian Godfrey