Pantau - Ruang pertemuan di Kantor Gubernur NTB siang itu dipenuhi wajah serius. Sorotan tajam datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Nauroji, yang menggugah perhatian terhadap tingginya angka stunting di provinsi tersebut.
"Perlu dicari akar masalahnya, apakah sejak dalam kandungan kurang gizi, atau setelah anaknya lahir, atau karena tidak mendapatkan ASI eksklusif karena orangtuanya harus bekerja di luar negeri (PMI)," ujar Nauroji, Rabu (28/5/2025).
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggapnya bukan sekadar proyek politis, melainkan solusi nyata jika dilaksanakan menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat.
"Pemda jangan lepas tangan, saya menyarankan setiap pemda wajib membangun dapur gizi," tegasnya, menekankan peran penting anggaran daerah melalui APBD.
CPCL dan Koordinasi Lintas Lembaga
Ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan MBG. Anggota Komisi IX lainnya, Netty Prasetiyani, menyoroti pentingnya penentuan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) secara teliti dan berdasarkan data.
"Sehingga menu yang disajikan betul-betul adalah menu atau makanan yang aman dari berbagai cemaran makanan dan tidak berujung pada kasus keracunan makanan," ucap Netty lugas.
Ia mendorong koordinasi lebih erat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Badan POM. Menurutnya, keamanan pangan tidak bisa dianggap remeh, terlebih jika menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Percepatan Dapur Gizi
Sorotan lainnya datang dari Muazzim Akbar yang fokus pada eksekusi di lapangan. Ia menekankan 400 dapur gizi harus tuntas tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Program ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang harus kita dukung bersama," kata Muazzim.
Sinergi lintas instansi menurutnya wajib diwujudkan, terutama dengan Badan POM yang harus lebih proaktif. Muazzim meminta agar pengawasan makanan dilakukan secara langsung di tiap dapur.
"BPOM harus ikut serta membantu program pemerintah ini, misalnya dengan datang ke masing-masing SPPG untuk secara langsung melihat makanan yang akan disajikan," ujar dia.
Data Lapangan dan Realitas
Realisasi saat ini masih jauh dari target yang direncanakan.Dari 400 dapur gizi yang ditargetkan di NTB, baru 54 yang beroperasi hingga akhir Mei 2025.
Program ini menyasar anak-anak usia TK hingga SMA.
Sementara untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, distribusi makanan bergizi akan dilakukan melalui Posyandu dengan koordinasi bersama BKKBN dan Dinas Kesehatan.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Tria Dianti
