Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Tanah Longsor Jadi Bencana Paling Mematikan, Pemerintah Kembangkan Sistem Peringatan Dini Nasional

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Tanah Longsor Jadi Bencana Paling Mematikan, Pemerintah Kembangkan Sistem Peringatan Dini Nasional
Foto: Ancaman longsor meningkat tiap musim hujan; BNPB kembangkan sistem peringatan dini nasional untuk selamatkan nyawa(Sumber: ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc).

Pantau - Setiap musim penghujan, tanah longsor terus menjadi ancaman serius bagi jutaan warga Indonesia, terutama yang tinggal di lereng bukit, kaki gunung, dan bantaran sungai.

Dalam lima tahun terakhir, tanah longsor tercatat sebagai bencana paling mematikan di Indonesia, dengan korban jiwa melebihi 1.000 orang.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebagian besar kejadian longsor masih terjadi tanpa dukungan sistem peringatan dini yang memadai.

Untuk itu, BNPB tengah mengembangkan sistem peringatan dini tanah longsor berskala nasional guna menjangkau seluruh wilayah rawan.

Tujuan dari sistem ini adalah menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian dengan mendeteksi potensi longsor sebelum terjadi.

Data dan Ancaman yang Terus Meningkat

Sepanjang 2020–2024, tercatat hampir 1.500 korban jiwa akibat tanah longsor, dengan tahun 2024 menjadi puncak kejadian: 235 korban dari 1.321 insiden.

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah paling rawan dengan 1.515 kejadian dalam lima tahun.

Kabupaten Bogor mencatat 401 kejadian, diikuti Sukabumi (189), Kota Bogor (145), Ciamis (104), dan Sumedang (102).

BNPB menyebut tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan memperparah risiko longsor di daerah-daerah tersebut.

Teknologi dan Keterlibatan Komunitas Jadi Kunci

BNPB menekankan pentingnya tiga pendekatan utama dalam pengembangan sistem peringatan dini: penggunaan citra satelit untuk memantau perubahan lereng dan lahan, sensor lapangan untuk mengukur curah hujan dan pergeseran tanah, serta pelibatan aktif komunitas lokal.

Sistem ini tengah dikembangkan bersama perguruan tinggi dan lembaga keilmuan nasional agar akurat, cepat, dan mudah diakses.

Sebelumnya, sistem Landslide Early Warning System (LEWS) yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan BNPB telah diterapkan di lebih dari 150 desa, bahkan telah mendapat sertifikasi ISO 22327.

Pemerintah kini berupaya mengembangkan LEWS menjadi sistem nasional untuk cakupan perlindungan yang lebih luas.

BNPB merekomendasikan agar wilayah rawan seperti Jawa Barat memperkuat sistem ini melalui integrasi teknologi, pelatihan komunitas, dan pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan.

Longsor di Tambang Perlu Penanganan Khusus

Bencana longsor tak hanya mengancam permukiman, tapi juga kawasan tambang legal maupun ilegal.

Longsor besar di Gunung Kuda, Cirebon, menewaskan 21 pekerja tambang dan empat lainnya masih dalam pencarian.

Kasus serupa terjadi di Muara Enim pada 2020 dengan 11 korban, serta di Bone Bolango tahun 2024 yang menewaskan 27 orang dan menyebabkan 15 lainnya hilang.

BNPB menegaskan bahwa banyak kejadian tersebut merupakan dampak dari minimnya pengawasan terhadap aktivitas eksploitasi alam.

Edukasi dan latihan evakuasi kini terus digencarkan di lebih dari 5.000 desa tangguh bencana sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.

Penulis :
Balian Godfrey