Pantau - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus berpijak pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tertuang dalam sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Menurut Andreas, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga fondasi moral dan konstitusional dalam menegakkan HAM di Indonesia.
"Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi,” ujarnya.
Momentum Hari Lahir Pancasila Harus Jadi Refleksi dan Koreksi
Andreas menyampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tak seharusnya berhenti pada seremoni tahunan, seperti pemasangan spanduk, upacara, atau unggahan simbolis di media sosial.
"Yang paling utama adalah keberanian politik dan konsistensi moral untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi kerja nyata, baik dalam perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, maupun pelayanan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa Pancasila pertama kali dirumuskan oleh Presiden pertama RI Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, dan sejak itu menjadi dasar negara yang menyatukan keragaman suku, agama, dan budaya Indonesia.
Setelah kemerdekaan, Pancasila disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Andreas juga menekankan pentingnya memperjuangkan semangat Bung Karno yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila kedua, sebagai mandat untuk menjamin HAM melalui keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan keberagaman.
Menurutnya, jaminan HAM bisa terwujud lewat kebijakan prorakyat dan kebijakan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ia menekankan bahwa memperkuat ideologi Pancasila berarti memastikan negara berpihak kepada kelompok rentan dan tidak tunduk pada kepentingan modal.
"Apalah artinya Indonesia Raya jika rakyat kecil harus tertindih oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, anak-anak kehilangan akses pendidikan berkualitas, dan petani kehilangan hak atas tanahnya sendiri?” tandasnya.
Andreas juga mengutip pernyataan Bung Karno: "Aku tidak mengatakan aku yang menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan adalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah".
Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah panggilan untuk kerja nyata, dan DPR akan terus mengawal kebijakan pemerintah, termasuk alokasi anggaran untuk kemajuan desa, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
" Kami juga akan terus mengawasi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi rakyat dengan sungguh-sungguh,” ujar Andreas.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum reflektif dan korektif.
" Mari bersama kita perkuat komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, lebih kuat, dan benar-benar berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
