Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat pembangunan sanitasi permukiman yang layak dan aman di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan pada Selasa di Samarinda bahwa anggaran tersebut bersumber dari bantuan keuangan (bankeu) Pemprov yang akan disalurkan ke pemerintah kabupaten dan kota.
Dana ini bertujuan mempercepat pencapaian target akses sanitasi layak sebesar 100 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
"Ujung tombaknya ada di kabupaten dan kota. Kita bantu dari provinsi, tetapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi mari kita jalankan pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran", ujar Fitra.
Edukasi dan Sinergi Jadi Kunci Sukses Sanitasi Layak
Fitra mengungkapkan bahwa capaian sanitasi Kaltim telah meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen dalam tiga tahun terakhir.
Namun masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak.
"Yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi juga berkaitan dengan kesadaran", katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan sanitasi tidak cukup hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga membutuhkan edukasi masyarakat.
"Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran", tegasnya.
Menurutnya, banyak kepala daerah yang belum menjadikan sanitasi sebagai prioritas, padahal buruknya sanitasi berkontribusi besar terhadap kemiskinan dan stunting.
"Sanitasi bukan proyek ‘glamor’ seperti jalan atau gedung, tetapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat", tambah Fitra.
Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmad Hidayat, turut menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor.
"Sanitasi bukan urusan satu pihak saja. Kita butuh sinergi semua pihak agar program-program perbaikan sanitasi bisa benar-benar direalisasikan di lapangan", ujarnya.
Acara Kick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2025 juga menghadirkan sejumlah narasumber kunci.
Ibnu Abbas dari Bappeda Kaltim memaparkan pentingnya memasukkan layanan sanitasi ke dalam dokumen RPJMD 2025–2029.
Aulia Karlina dari DPUPR menjelaskan paradigma baru penyelenggaraan sanitasi air limbah domestik.
Rina Julianti dari DLH Kaltim menguraikan target pengelolaan sampah baik di tingkat nasional maupun daerah.
Seluruh narasumber menegaskan bahwa keberhasilan program sanitasi hanya bisa tercapai lewat sinergi lintas sektor.
Kick-Off PPSP 2025 disebut sebagai momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama.
Sanitasi disebut bukan sekadar soal toilet bersih, tetapi juga menyangkut martabat, kesehatan, dan masa depan generasi Kaltim.
- Penulis :
- Arian Mesa
