Pantau - Sejumlah peristiwa politik nasional mencuat pada Selasa, 3 Juni 2025, mulai dari isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto hingga polemik kebijakan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB di Jawa Barat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa kemungkinan reshuffle tetap terbuka, mengingat Presiden Prabowo memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.
"Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden."
Hasan juga menegaskan bahwa selama belum ada pernyataan resmi dari Istana, informasi mengenai reshuffle masih sebatas spekulasi dan aspirasi publik.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa pendidikan di Akademi Angkatan Laut (AAL) berlangsung selama tiga tahun dan ditambah satu tahun sebagai perwira siswa.
"Di AAL tiga tahun (masa pendidikan) tapi ditambah satu tahun sebagai perwira siswa. Mereka akan ditempatkan di kapal-kapal kemudian yang marinir di Batalion, seperti magang."
Ali menilai sistem ini memberi keuntungan besar dalam pembelajaran praktik lapangan.
Pidato Presiden, Kritik LSM Asing, dan Polemik Jam Masuk Sekolah
Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung keberadaan LSM asing dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang diduga menyuntikkan dana untuk memicu konflik horizontal.
Hasan Nasbi menanggapi bahwa Presiden memiliki akses informasi yang luas dan kredibel terkait keberadaan dan aktivitas kelompok-kelompok tersebut.
"Sebagai Presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini."
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira turut mengingatkan bahwa setiap kebijakan negara harus berpijak pada prinsip hak asasi manusia (HAM).
"Sila Kedua adalah titik temu antara nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip HAM. Setiap regulasi, setiap kebijakan yang dibuat, harus berpihak pada keadilan, menjunjung martabat manusia, dan menolak segala bentuk diskriminasi.”
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal masuk sekolah pukul 06.00 WIB.
Menurutnya, meski kebijakan itu bertujuan mendisiplinkan siswa, efektivitas dan kenyamanan belajar juga harus menjadi prioritas.
"Kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisis lebih mendalam."
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Tria Dianti
