Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan bukti nyata keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan peran swasta pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
Dody menyebut kebutuhan pendanaan infrastruktur untuk periode 2020–2024 sebesar Rp2.058 triliun, dengan kontribusi dari proyek KPBU dan penugasan telah mencapai 21,4 persen atau Rp440,4 triliun.
Melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI), Kementerian PU terus mengembangkan skema pembiayaan alternatif untuk mendukung pembiayaan infrastruktur.
Dalam lima tahun terakhir, DJPI telah memfasilitasi penandatanganan 15 perjanjian KPBU di berbagai sektor strategis.
Dody mendorong agar DJPI dan seluruh jajaran di Kementerian PU terus berinovasi dalam skema pembiayaan kreatif, seperti KPBU, blended finance, sekuritisasi aset, dan skema potensial lainnya.
Pemerintah, katanya, perlu membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang inklusif, kondusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investasi dari dalam maupun luar negeri.
Selain sebagai mekanisme pendanaan, KPBU juga mendorong inovasi serta memperkuat kompetensi tenaga kerja nasional, baik dari sisi soft-skill maupun hard-skill.
“Keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Saya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan sinergi, dan terus berinovasi, mencari terobosan, dan bekerja sama dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan,” tutup Dody.
- Penulis :
- Balian Godfrey
