Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan kunci dalam menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan partisipatif.
Dalam Kuliah Umum Nasional bertema "Transformasi Digital Government Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Pasundan, Kota Bandung, Bima menyampaikan bahwa transformasi digital tidak sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan menyeluruh dalam budaya kerja dan tata kelola birokrasi.
Ia menekankan bahwa digitalisasi mampu menghemat waktu dan biaya, membuka akses informasi publik secara real-time, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Bima mengatakan, "Digitalisasi untuk efisiensi, tadi disampaikan juga digitalisasi untuk transparansi, digitalisasi untuk partisipasi."
Pemerintah, lanjutnya, telah menyusun sejumlah roadmap digital guna menjamin pelayanan publik yang efisien, akuntabel, dan inklusif.
Integrasi Layanan dan Komitmen Daerah Jadi Kunci
Bima menjelaskan bahwa sistem digital yang dibangun bertujuan mengintegrasikan pemerintah pusat hingga daerah dalam satu ekosistem pelayanan publik digital.
Menurutnya, teknologi canggih saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan edukasi dan evaluasi secara berkelanjutan.
"Jadi ekosistemnya dibangun secara keseluruhan," ujarnya.
Pemerintah juga telah meluncurkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk menyatukan berbagai layanan dalam satu platform.
IKD ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas aparatur negara.
Bima mendorong agar pemerintah daerah mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan digital dan tidak tertinggal dari perkembangan teknologi.
Ia menyatakan bahwa digitalisasi bertujuan meminimalkan penyalahgunaan wewenang serta mempercepat pelayanan publik.
Bima mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang menerapkan sistem pelayanan digital terpadu, termasuk pengalamannya sendiri saat menjabat Wali Kota Bogor.
"Saya sampaikan ke seluruh kepala dinas, Bapak-Ibu, besok kita akan buka APBD untuk publik. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, silakan ditanggung sendiri dosanya," ungkapnya.
Ia juga menceritakan penerapan ekosistem digital di Kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang, di mana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan dasar seperti kesehatan ibu hamil melalui data Posyandu dan smart bracelet.
Bima menyimpulkan, “Apa itu digitalisasi? Apa itu smart city? Ketika hidup lebih mudah. Ketika sesuatu lebih transparan, lebih mudah, dan kita ikut berpartisipasi.”
- Penulis :
- Arian Mesa
