Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mendorong pemanfaatan gas bumi di berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan, guna menekan biaya operasional dan mendukung kemandirian energi nasional.
Jargas Hematkan Operasional Rumah Sakit
Anggota Komite BPH Migas, Wahyudi Anas, meninjau pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis 5 Juni 2025.
"Hari ini kita meninjau dan memastikan penyaluran jargas untuk dimanfaatkan di sektor layanan masyarakat di rumah sakit dapat berjalan dengan lancar dan baik".
Menurutnya, pemanfaatan gas bumi di rumah sakit terbukti mampu memberikan efisiensi biaya operasional yang signifikan.
"Pemanfaatan gas bumi untuk rumah sakit ini bisa mendorong dan memberikan efisiensi sebesar 36 persen dari konsumsi menggunakan LPG nonsubsidi".
Jargas di RS Panti Wilasa Citarum digunakan untuk keperluan dapur dan laundry pasien.
"Semoga pemanfaatan gas bumi di sektor kesehatan dapat berjalan terus dan dapat ditingkatkan ke depannya".
Perluasan Jargas Rumah Tangga dan Pengawasan BBM Subsidi
Wahyudi Anas juga meninjau sambungan jargas rumah tangga di Kompleks Perumahan Tlogosari, Kota Semarang, yang telah mencapai 14.099 sambungan rumah tangga (SR).
Total konsumsi gas bumi rumah tangga di wilayah tersebut mencapai sekitar 2,9 juta meter kubik per tahun.
"Dalam kesempatan ini, kita memastikan perkembangan jaringan gas mandiri yang dikelola oleh PT PGN Tbk di wilayah Kota Semarang, saat ini terhitung sebanyak 3.419 SR dan untuk jargas APBN kurang lebih 10.680 SR".
Ia menyebut pemanfaatan gas bumi di rumah tangga memberikan kenyamanan memasak dan harga yang kompetitif.
"Semoga manfaat pembangunan jargas untuk sektor masyarakat, baik rumah tangga dan/atau pelanggan kecil, semakin berkembang dan dapat mendukung program pemerintah dalam kemandirian energi di sektor minyak dan gas bumi".
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Area Head PT PGN Tbk Semarang, Sugianto Eko Cahyono.
Selain itu, BPH Migas juga melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di SPBU wilayah Boyolali dan Kendal pada 4–5 Juni 2025.
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM subsidi dan kompensasi.
"Kami juga melakukan evaluasi terhadap ketaatan dari pihak manajemen atau pengelola SPBU dalam menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi".
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa pemanfaatan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi masih perlu diperbaiki.
"Hal ini perlu dilakukan pengaturan dan penertiban lebih lanjut, sehingga ke depan kita bisa mengurangi atau meminimalisir indikasi penyalahgunaan BBM tersebut".
Iwan berharap agar badan usaha penugasan turut aktif dalam pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
"Tentunya, kami berharap rekan-rekan di Pertamina Patra Niaga juga bisa ikut membantu dalam kegiatan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi ini, supaya tidak ada lagi penyimpangan dan penyalahgunaan".
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon VI Gas Semarang, Raditya RS Djanegara.
- Penulis :
- Arian Mesa
