Celios: Pembiayaan Koperasi Desa Sebaiknya Pakai Skema Blended Finance, Bukan Pinjaman Bank Himbara

Pantau - Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan agar koperasi desa (kopdes) merah putih tidak mengandalkan pinjaman dari bank-bank Himbara, melainkan menggunakan skema pembiayaan blended finance yang dinilai lebih berkelanjutan dan inklusif.

Blended Finance Dinilai Lebih Aman dan Efektif

Dalam laporan bertajuk Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program, Celios menjelaskan bahwa skema blended finance menggabungkan sumber daya internal dan eksternal secara seimbang.

Model ini mampu memperluas akses modal koperasi, menurunkan risiko pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan yang tidak mensyaratkan profitabilitas tinggi atau jaminan aset besar.

Skema tersebut juga memungkinkan partisipasi investor swasta dan donor yang dapat memperkuat tata kelola koperasi serta meningkatkan kapasitas manajemen melalui transfer pengetahuan.

Celios menilai pendekatan ini lebih mampu menciptakan koperasi yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara.

Risiko Skema Pinjaman Bank dan Dampaknya ke Desa

Sebaliknya, Celios memperingatkan bahwa pembiayaan koperasi desa melalui bank Himbara, yang saat ini dirancang dengan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi dan tenor enam tahun, berpotensi menciptakan distorsi fiskal.

Hal ini disebabkan oleh mekanisme pembayaran cicilan yang berasal dari pemotongan dana desa, bukan dari keuntungan koperasi, sehingga dapat menurunkan kemampuan fiskal desa.

Akibatnya, program prioritas desa seperti bantuan langsung tunai (BLT), operasional pemerintahan desa, dan pembangunan infrastruktur dasar berisiko tergerus.

Selain itu, kondisi keuangan bank-bank Himbara juga sedang dalam tekanan.

Celios mencatat bahwa simpanan masyarakat di Himbara terus menurun, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025.

Sementara itu, loan at risk juga naik dari 9,28 persen menjadi 9,86 persen, menandakan potensi tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional jika skema pinjaman ini dipaksakan.