Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Ia menilai, hal ini merupakan tantangan besar menjelang peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Pengelola Haji.
Menurut Maman, pelaksanaan haji tahun ini menjadi yang paling sepi dalam 30 tahun terakhir, disebabkan perubahan radikal dari otoritas Arab Saudi, termasuk penerapan sistem digitalisasi dan transformasi skema penyelenggaraan haji melalui perusahaan (syarikah).
“Saya kritik keras, Kementerian Agama seakan gagap menghadapi perubahan dari Arab Saudi. Bahkan, informasi penting pun sering tidak sampai ke publik,” ujar Maman dalam pernyataan evaluatifnya.
Ia juga menyoroti kasus jemaah hilang data, distribusi hotel yang tidak sesuai, hingga transportasi yang kacau karena sopir tidak profesional.
Selain itu, Maman juga menyoroti persoalan istitha’ah kesehatan yang masih diabaikan, terbukti dari tingginya jumlah jemaah wafat yang seharusnya tidak diberangkatkan karena kondisi medis berat.
“Masih banyak yang berangkat meski tidak sehat, bahkan ada yang rela menyuap hanya demi bisa ke Tanah Suci,” tegasnya.
Maman menegaskan bahwa ke depan, Badan Haji harus memperbaiki sistem pendataan, koordinasi dengan Arab Saudi, serta menyiapkan petugas yang profesional.
Ia juga mendesak adanya kejelasan dalam pembagian peran regulator, eksekutor, dan pengawas melalui revisi Undang-Undang Haji.
“Penyelenggaraan haji bukan hanya urusan doa dan ibadah, tapi butuh tata kelola yang modern dan akuntabel. Ini tanggung jawab negara,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
