Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusnunia Chalim, menegaskan pentingnya pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengakses kredit dari lembaga perbankan secara lebih inklusif.
"Kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif. UMKM bukan sekadar angka statistik, tapi wajah nyata ekonomi rakyat yang menopang industri kita dari bawah," ujarnya.
Mengutip data dari Kementerian UMKM, Chusnunia menyebut bahwa 69,5 persen UMKM masih belum terbiasa mengakses pembiayaan formal dari perbankan.
Menurutnya, kondisi ini adalah persoalan struktural yang memiliki dampak besar terhadap ketahanan sektor industri nasional.
Ia menekankan bahwa sektor industri padat karya dan manufaktur sangat bergantung pada rantai pasok dari pelaku UMKM.
"Ketika sebagian besar UMKM masih tertutup dari akses pembiayaan formal, itu berarti potensi besar industri nasional kita belum bergerak maksimal. Ini bukan hanya soal inklusi keuangan, tapi juga soal keberlanjutan industri dalam negeri," tambahnya.
KUR Perlu Menyasar Usaha Produktif, Bukan Sekadar Serapan Anggaran
Chusnunia menyebutkan beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengakses kredit, antara lain sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi, persyaratan agunan yang sulit dipenuhi, dan suku bunga yang masih tinggi.
Padahal mayoritas pelaku UMKM menyatakan membutuhkan akses pembiayaan untuk memperluas usaha dan meningkatkan produktivitas.
Ia menyatakan dukungannya terhadap target pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan catatan skema pembiayaan tersebut harus benar-benar menyasar pelaku usaha produktif.
Chusnunia menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan literasi keuangan dan kapasitas manajerial pelaku UMKM.
Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, akses kredit hanya akan dinikmati oleh usaha yang telah mapan, sementara pelaku usaha kecil tetap tertinggal.
Ia juga menyerukan agar evaluasi terhadap program pembiayaan seperti KUR tidak hanya dilakukan berdasarkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga terhadap dampak nyatanya dalam memperkuat ekosistem industri nasional.
Chusnunia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil dan menengah sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
