Pantau - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menutup sementara akses kunjungan wisatawan ke sejumlah spot wisata di kawasan Wayag, Distrik Waigio Barat Kepulauan, sebagai langkah antisipatif menyusul aksi pemalangan oleh warga setempat.
Bupati Raja Ampat Orideko Burdam menyatakan: "Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan ditutup sementara".
Langkah penutupan dilakukan untuk menjamin keselamatan wisatawan serta meredam potensi konflik sosial yang muncul pasca-pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel dalam rapat terbatas yang digelar Senin, 9 Juni 2025.
Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.
Gelar Tikar Adat Jadi Upaya Dialog dengan Masyarakat
Dampak dari pencabutan izin ini dirasakan langsung oleh masyarakat lokal yang bekerja di perusahaan tambang seperti PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM.
Sebagai bentuk protes, warga melakukan pemalangan terhadap area wisata populer di Wayag.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menanggapi serius kondisi tersebut dengan mengunjungi langsung Pulau Manyaifun dan Batan Pele pada Rabu, 11 Juni 2025.
Bupati menyampaikan: "Kita sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka, itulah yang akan kita bahas dalam kegiatan gelar tikar adat".
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik ini melalui jalur dialog dan kearifan lokal.
Orideko Burdam menegaskan: "Saya minta, mari kita hindari konflik, kita mengedepankan komunikasi yang baik. Tapi pada intinya nanti kita dalam waktu dekat kita gelar tikar adat untuk mencari solusi konkret".
- Penulis :
- Balian Godfrey
