Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Komitmen Bersihkan Peradilan, Dukungan Presiden Lewat Reformasi Gaji Hakim

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Komitmen Bersihkan Peradilan, Dukungan Presiden Lewat Reformasi Gaji Hakim
Foto: Ketua MA Janji Copot Hakim Koruptif, Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji hingga 280 Persen(Sumber: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Pantau - Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menyatakan tekadnya membangun lembaga peradilan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan dan perilaku transaksional.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan mencopot aparat pengadilan yang terbukti melakukan praktik koruptif dalam menjalankan tugas, tanpa toleransi, bahkan jika jumlah pelanggaran hanya sebesar Rp100 ribu.

Sunarto menyampaikan bahwa mimpinya adalah tidak ada lagi aparatur MA atau lembaga peradilan yang memberikan pelayanan secara transaksional.

Ia menekankan bahwa pernyataan ini bukanlah ancaman, tetapi bagian dari upaya menjaga martabat dan kehormatan lembaga peradilan.

Sunarto juga mengingatkan para hakim agar menghormati jabatannya, sebagaimana Presiden telah menunjukkan rasa hormat kepada profesi hakim.

Ia mengajak seluruh hakim untuk merenungkan pentingnya menjaga integritas dan kehormatan profesi yang mereka emban.

1.451 Hakim Dikukuhkan, Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Signifikan

Pada Kamis, 12 Juni 2025, Mahkamah Agung mengukuhkan 1.451 calon hakim menjadi hakim, dalam upacara yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan kenaikan gaji secara signifikan bagi para hakim, yang disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional.

Prabowo menyampaikan bahwa selama 18 tahun terakhir, para hakim tidak pernah menerima kenaikan gaji yang berarti.

Kini, hakim paling junior akan mendapatkan kenaikan gaji hingga 280 persen, dengan persentase yang bervariasi tergantung tingkatannya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pemanjaan, tetapi bertujuan agar uang negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari total hakim yang dikukuhkan, sebanyak 40,7 persen merupakan perempuan, menunjukkan komitmen terhadap representasi gender dalam lembaga peradilan.

Pengukuhan tahun 2025 ini menjadi yang pertama setelah lima tahun tidak ada pengangkatan hakim baru sejak 2020.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam acara ini, termasuk Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Penulis :
Balian Godfrey

Terpopuler