Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terhadap keterlibatan aktif bank swasta dalam program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa pembiayaan dalam program ini harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Ia menyatakan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan menggunakan dana simpanan masyarakat, sehingga penyalurannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab berdasarkan profil risiko yang jelas.
Untuk mendukung program ini, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk potensi pengenaan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang lebih rendah bagi debitur maupun pengembang.
BCA Salurkan Rumah Subsidi, Bank Lain Siap Menyusul
OJK juga telah menetapkan bahwa kualitas aset dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran kredit dan telah mencabut larangan pemberian kredit kepada pengembang untuk pengadaan atau pengolahan tanah.
Langkah konkret terlihat dari keterlibatan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang resmi bergabung sebagai penyalur pembiayaan rumah subsidi untuk MBR.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BCA dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) disaksikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, pada 23 Mei 2025.
Pemerintah akan mengalokasikan kuota sebanyak 1.000 unit rumah untuk disalurkan melalui BCA.
Proses penyaluran tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Selain BCA, dua bank swasta lainnya—Bank Nobu milik Lippo Group dan Bank Artha Graha—juga telah menyatakan minat untuk turut serta dalam program ini.
OJK berharap partisipasi sektor swasta dapat mempercepat realisasi target pembangunan rumah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
- Penulis :
- Balian Godfrey
