Pantau - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 akibat ketidaksesuaian pelayanan dengan standar yang telah ditetapkan.
Jazilul menilai perlu adanya penghitungan kerugian negara secara menyeluruh sebagai bagian dari evaluasi sistemik terhadap tata kelola ibadah haji.
Ia mencontohkan ketidakefisienan penggunaan transportasi yang menyebabkan jemaah harus berjalan kaki karena bus tidak digunakan, yang berarti tidak ada pengeluaran bahan bakar dan sopir pun tidak bekerja.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa menguntungkan pihak tertentu namun justru merugikan jemaah dari segi kenyamanan dan pelayanan.
Selain itu, ia juga mengkritisi penyajian konsumsi yang dinilai tidak sesuai standar, seperti penggabungan sarapan dan makan siang serta porsi makanan yang kurang memadai.
Hal ini, menurutnya, bukan hanya menimbulkan kerugian secara moril tetapi juga secara material yang ditanggung langsung oleh jemaah.
Sorotan terhadap Petugas dan Harapan Perbaikan
Jazilul juga mengungkap adanya petugas haji yang tidak menjalankan tugas namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas, yang disebutnya sebagai bentuk lain dari kerugian negara.
Ia mendesak Kementerian Agama untuk lebih transparan mengenai daftar nama petugas, sistem kerja, serta evaluasi kinerja masing-masing petugas haji.
Transparansi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan haji mendatang bisa berjalan lebih baik dan akuntabel.
Timwas DPR menyatakan dukungannya terhadap Kementerian Agama serta berharap pelaksanaan haji dapat mengambil pelajaran dari Daker Madinah yang dinilai lebih tertib.
Jazilul menambahkan bahwa evaluasi sistemik dari pengalaman di Madinah bisa menjadi dasar untuk membentuk sistem penghitungan kerugian yang lebih akurat di masa depan.
- Penulis :
- Balian Godfrey
