Pantau - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya pada Selasa, 17 Juni 2025, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan selama masa reses.
Kunjungan ini dilakukan bersama sejumlah anggota DPR RI guna mendalami temuan hasil pemeriksaan BPK dan meninjau tindak lanjut temuan di wilayah Jawa Timur.
"Kami hadir hari ini bersama beberapa anggota DPR ke BPK Perwakilan Jawa Timur. Tentunya dalam fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR di masa reses, kami turun dan ingin mendengar serta melihat langsung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja BPK di daerah," ungkap Adies.
Soroti Temuan dan Tindak Lanjut BPK
Dalam pertemuan tersebut, BPK Jawa Timur memaparkan sejumlah temuan penting, mulai dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kinerja dinas-dinas, pengawasan terhadap DPRD, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Diskusi juga mencakup potensi kerugian negara akibat temuan tersebut serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah atau akan dilakukan.
"Kami mendiskusikan sejumlah temuan, apakah terdapat kerugian negara, dan jika ada, bagaimana proses tindak lanjutnya. Beberapa kasus juga sudah ditangani oleh aparat penegak hukum," ujar Adies.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Anggota V BPK RI Bobby yang membawahi wilayah Jawa Timur, serta perwakilan dari Polda Jawa Timur yang menjelaskan penanganan kasus tindak pidana korupsi dan pidana umum.
Adies mencatat bahwa masih terdapat beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya, namun BPK Jawa Timur telah menyusun rencana aksi yang akan dijalankan pada semester kedua tahun 2025.
"Memang masih ada beberapa kasus yang belum ditindaklanjuti, namun sudah masuk ke dalam daftar semester dua. Rencana pemeriksaan ke depan juga telah mencakup seluruh bidang, seluruh kabupaten/kota, serta seluruh BUMD di wilayah Jawa Timur. Saya pikir kerja BPK Perwakilan Jawa Timur sudah sangat baik," ia menambahkan.
Apresiasi Capaian Kota Surabaya
Dalam kesempatan tersebut, Adies juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut dari BPK.
"Tentu kita apresiasi, karena bisa mempertahankan sampai 13 kali WTP. Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tadi juga kami lihat belum ada temuan berarti untuk Kota Surabaya. Kalaupun ada, hanya masalah kecil seperti parkir liar yang juga sudah ditangani," ungkapnya.
DPR RI berharap sinergi antara lembaga negara pusat dan daerah terus diperkuat agar pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan transparan.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Arian Mesa
