Pantau.com - Terkait dengan dinamika kelautan di Tanah Air, pemerintah perlu untuk lebih meningkatkan penyebarluasan pendidikan terkait guna mempersiapkan warga dalam mengantisipasi jika terjadi bencana tsunami.
"Manfaatkan teknologi untuk mendukung pendidikan tanggap bencana di luar sekolah, khususnya kepada masyarakat umum lintas profesi. Dekatkan materi ajar pendidikan dengan dinamika kelautan dan perikanan setempat," Abdul Halim.
Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim, di Jakarta, Rabu (26/12/2018) mengatakan peningkatan pendidikan dinamika kelautan secara intensif juga termasuk di dalam potensi bencana yang bakal terjadi dan bagaimana hidup harmonis dengan semesta. Selain itu, Abdul Halim juga menginginkan agar pemerintah dapat memperbaiki sarana pencegahan dampak bencana.
Baca juga: BNPB: Hingga Hari Ini, Korban Meninggal Tsunami Selat Sunda Capai 430 Orang
Pada intinya, ia mengajak agar solusi yang diterapkan bersifat menyeluruh, mulai dari pendidikan, penguatan sosial kemasyarakatan, dan pemanfaatan teknologi untuk tanggap bencana.
Sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan penanganan pascabencana gelombang tsunami di Perairan Selat Sunda ditangani satu pintu guna kemudahan dan kelancaran.
Baca juga: BMKG Sebut Erupsi Gunung Anak Krakatau Tidak Akan Seperti Tahun 1883
Pemerintah daerah terus memperhatikan para korban bencana tsunami agar mereka tidak mengalami kerawanan pangan maupun penyakit menular. Selain itu, juga pihaknya mengapresiasi bantuan dari pemerintah, BUMN, perusahaan swasta dan berbagai organisasi kemasyarakatan cukup banyak untuk korban bencana alam.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia menunjuk dua BUMN sebagai koordinator penyaluran bantuan untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. PTPN III ditunjuk sebagai koordinator bantuan di Lampung, sedangkan Krakatau Steel bertindak sebagai koordinator bantuan di Banten.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
