Pantau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa ketidakpastian global saat ini cenderung bersifat permanen, sehingga pemerintah memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar mampu meredam tekanan dari luar negeri maupun dalam negeri di masa mendatang.
Menurut Sri Mulyani, dinamika global yang terjadi bukan lagi bersifat sementara, melainkan mencerminkan pergeseran struktural dalam tata kelola ekonomi internasional.
"Kita menyaksikan ketidakpastian yang akan lebih permanen, karena sifat dari ketidakpastian itu sendiri bukan karena situasi yang sifatnya temporer, tetapi lebih suatu pergeseran yang mungkin jangka menengah-panjang," ungkapnya.
Tantangan Global: Dominasi Kebijakan Unilateral dan Disfungsi WTO
Menkeu menyoroti langkah Amerika Serikat yang menetapkan tarif perdagangan resiprokal secara sepihak terhadap berbagai mitra dagangnya sebagai contoh nyata dari pergeseran tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan AS bukan hanya mencerminkan kepentingan domestik, tetapi juga merupakan upaya mereformasi ulang sistem tata kelola ekonomi global.
Banyak negara, menurutnya, berharap penyelesaian konflik perdagangan dilakukan melalui mekanisme World Trade Organization (WTO).
Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa "WTO kini tidak berfungsi secara efektif."
Ia mengingatkan bahwa ketika penyelesaian konflik ekonomi bersifat bilateral, pihak yang lebih lemah akan berada dalam posisi tidak terlindungi.
"Ini yang saya sebut ketidakpastian secara global sekarang menyentuh faktor fundamental, yaitu mengenai bagaimana ekonomi suatu negara harus berinteraksi dengan satu sama lain," jelasnya.
Dalam situasi seperti sekarang, lanjut Sri Mulyani, tidak ada negara yang benar-benar terisolasi karena semua ekonomi saling terhubung secara lintas yurisdiksi.
Interaksi tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan, ketegangan, hingga benturan politik dan keamanan yang makin sering muncul.
"Jadi pertanyaannya, bagaimana membentuk sebuah mekanisme penyelesaian situasi hari ini, di mana rezim unilateral menjadi dominan dan dikombinasikan dengan masalah keamanan serta politik yang menyebabkan dunia akan terus berada dalam situasi bersitegang?" katanya.
APBN Disiapkan Sebagai Instrumen Utama Hadapi Risiko Eksternal
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan APBN sebagai alat countercyclical yang dapat mengurangi dampak tekanan eksternal terhadap perekonomian nasional.
Sri Mulyani menyebut APBN akan terus dijaga dalam kondisi sehat dan berkelanjutan.
"Oleh karena itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan berkelanjutan, agar mampu terus menjaga dan membawa Indonesia melalui berbagai tantangan," ia mengungkapkan.
Ia juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menjalankan program Asta Cita yang ambisius dan APBN diposisikan untuk mendukung penuh realisasi program tersebut.
Per Mei 2025, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.
Meski demikian, defisit ini masih jauh di bawah target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.
- Penulis :
- Arian Mesa
