Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan bahwa pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sudah hampir final dan akan segera difinalkan dalam waktu dekat.
Pramono mengungkapkan hal tersebut saat dijumpai di Jakarta Utara, pada hari Senin, 8 Desember 2025.
"Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan," ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun hampir rampung, pembahasan UMP 2026 belum bisa dikatakan final karena masih terdapat perbedaan pendapat antara kelompok buruh dengan kelompok pengusaha.
Karena perbedaan tersebut, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus bersikap sebagai wasit yang adil dalam memutuskan besaran UMP.
Ia juga memastikan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang.
Dasar Perhitungan Mengacu pada Survei KHL
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.
Hasil survei tersebut akan digunakan sebagai acuan utama dalam menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta.
"Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah," ia mengungkapkan saat ditemui di Jakarta pada hari Selasa, 2 Desember 2025.
Yassierli juga menambahkan bahwa rumusan penyesuaian upah minimum akan segera diumumkan kepada publik.
"Tunggu saja," ujarnya singkat.
- Penulis :
- Shila Glorya
