Pemkab Lombok Timur Usulkan 152 Calon Siswa dari Keluarga Prasejahtera untuk Sekolah Rakyat

Pantau - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengusulkan 152 calon siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti program Sekolah Rakyat jenjang SMA, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.

"Calon siswa yang diusulkan tersebut semuanya dari keluarga kurang mampu," ujar perwakilan Dinas Sosial Lombok Timur.

Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi September, Gunakan Gedung Eks AKPER

Sekolah Rakyat merupakan program inisiasi dari Kementerian Sosial dan direncanakan mulai beroperasi pada akhir Juli 2025 untuk jenjang SMP serta September 2025 untuk jenjang SMA.

Untuk proses pembelajaran di Lombok Timur, gedung eks Akademi Keperawatan (AKPER) akan digunakan sebagai fasilitas utama.

Pemkab Lombok Timur hanya memiliki tugas mengusulkan calon siswa, sementara seluruh kewenangan teknis, termasuk guru dan sistem pendidikan, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Guru dan sistemnya menjadi urusan pusat. Kabupaten hanya membantu mencari calon murid baru," jelas pihak Pemkab.

Data Terpadu Sosial Jadi Basis, Verval Dilakukan untuk Pastikan Ketepatan Sasaran

Seluruh calon siswa berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan basis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung program bantuan sosial.

DTSEN mengintegrasikan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pemetaan Potensi Pembangunan Keluarga (P3KE).

Ke-152 calon siswa ini tersebar di 21 kecamatan di Lombok Timur dan akan dikelompokkan dalam lima rombongan belajar (rombel).

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur saat ini menurunkan tim untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) kondisi ekonomi keluarga calon siswa secara langsung di lapangan.

"Saat ini tim sedang validasi turun ke lapangan memeriksa kondisi ekonomi keluarga calon siswa," ungkap pejabat dinas.

Program Sekolah Rakyat bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.