IPDN Jatinangor Jadi Lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II, Wamendagri Tekankan Efisiensi dan Kolaborasi

Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, dipilih sebagai lokasi Retret Kepala Daerah Gelombang II karena dinilai memiliki fasilitas memadai serta pertimbangan efisiensi anggaran.

Efisiensi Biaya dan Akses Mudah dari Jakarta

Bima menjelaskan bahwa kampus IPDN tidak hanya menyediakan fasilitas lengkap, tetapi juga strategis secara geografis.

Waktu tempuh dari Jakarta ke IPDN hanya sekitar satu jam, dan seluruh peserta tidak dikenakan biaya penginapan karena akan tinggal di asrama kampus.

Selama kegiatan retret yang dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 26 Juni 2025, sebanyak 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai wilayah akan mengikuti program ini.

Awalnya terdapat 93 peserta, namun enam orang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Peserta terdiri dari para kepala daerah yang belum ikut gelombang pertama, kepala daerah yang baru menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, dan kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU).

Seluruh peserta akan tinggal di asrama IPDN, dengan ketentuan para bupati dan wali kota berbagi kamar, sedangkan gubernur mendapatkan kamar tersendiri.

Demi menjaga fokus dan kedisiplinan, peserta tidak diperbolehkan membawa pendamping, termasuk ajudan, protokol, atau dokumentasi pribadi.

Libatkan Praja dan Dorong Sinergi Nasional

Dalam kegiatan retret, para kepala daerah akan makan siang bersama para praja IPDN di ruang makan utama Menza sebagai bentuk interaksi langsung antargenerasi pemerintahan.

Selain itu, praja IPDN juga akan menampilkan kesenian dan mengikuti sesi diskusi bersama para kepala daerah.

Bima Arya menegaskan bahwa tujuan utama retret ini adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar kepala daerah agar siap bekerja sama dalam menyukseskan program-program pembangunan di daerah masing-masing.

Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta sinergi nasional yang kuat dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan terintegrasi.