Komisi V DPR RI Tinjau Infrastruktur Strategis di Riau, Fokus Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Pantau - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau pada Kamis, 19 Juni 2025, untuk meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis nasional yang dinilai berperan penting dalam mendukung konektivitas dan ekonomi daerah.

Tinjau Tol Pekanbaru–Dumai hingga Stadion Utama Riau

Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, didampingi anggota dari berbagai fraksi.

Lokasi yang dikunjungi antara lain Stadion Utama Riau di Pekanbaru, Jalan Tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru–Dumai, serta pembangunan Jalan Simpang Batang–Lubuk Gaung (Jalan Parit Kitang) di Kota Dumai.

Roberth Rouw menegaskan bahwa infrastruktur harus menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, dukungan kawasan industri, dan pelayanan dasar masyarakat.

Komisi V juga menyoroti pentingnya pemeliharaan Stadion Utama Riau agar tetap bisa digunakan untuk pembinaan atlet dan kegiatan olahraga masyarakat.

"Pemerintah pusat dan daerah harus memberi perhatian agar stadion tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan secara optimal," ujarnya.

Fokus Percepatan Jalan dan Pengawasan Anggaran

Dalam kunjungan ke Jalan Tol Pekanbaru–Dumai, Komisi V membahas percepatan pembangunan Tol Rengat–Pekanbaru yang ditargetkan selesai pada 2025.

Jalan tol ini diharapkan mampu membuka akses antardaerah dan menciptakan peluang investasi baru di kawasan Sumatra.

Selain itu, pembangunan Jalan Simpang Batang–Lubuk Gaung juga mendapat sorotan karena menjadi akses vital menuju kawasan industri dan pelabuhan Dumai.

"Infrastruktur jalan Dumai harus kuat karena kota ini merupakan pusat industri dan pelabuhan dengan beban logistik yang tinggi," kata Roberth.

Komisi V DPR RI menyatakan akan mendorong realisasi program infrastruktur prioritas di Riau dan percepatan penyerapan anggaran tahun 2025.

Dengan blokir anggaran sebesar Rp129 triliun telah dibuka oleh Kementerian Keuangan, mitra kerja diminta mempercepat pelaksanaan program.

Komisi V akan mengawal pemanfaatan anggaran agar akuntabel dan tepat sasaran.